Jakarta, Aktual.com — Pinjaman sebesar US$3 miliar dari China Development Bank (CDB) kepada tiga bank BUMN yang difasilitasi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno bisa dianggap sebagai langkah untuk mengundang penjajahan baru.
Demikian disebutkan oleh Anggota Komisi VI DPR, Tifatul Sembiring dalam RDP dengan Deputi Kementerian BUMN dan direksi tiga bank, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BRI (Persero), dan PT BNI (Persero) Tbk, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/3).
Pada perjanjian pinjaman CDB itu, kata dia, terdapat klausul yang menyebut bahwa ada persyaratan atau kategori khusus dari China terkait penerima dana pinjaman tersebut.
“Itu bisa disebut mengundang penjajahan baru. Ini diundang oleh pemerintah,” jelas Tifatul.
Hal itu tentu saja sangat berisiko sekali. Pasalnya, tidak mungkin ada institusi tertentu yang mengucurkan kredit tanpa mengharapkan apa-apa.
“Karena there is no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis,” imbuh dia.
Dia menambahkan, dahulu bentuk penjajahan berusaha menguasai secara langsung. “Tetapi, dikhawatirkan pinjaman CDB ini bentuk penjajahan tidak langsung yang dilakukan secara halus,” tandas dia.
Di tempat yang sama, anggota Komisi VI DPR lainnya, Sartono Hutomo menyorot soal aturan hukumnya yang justru belum ada. Sebab karena ini menyangkut tiga bank pelat merah, maka sangat terkait dengan keuangan negara.
“Maka aturan itu penting. Selama ini yang terlihat pemerintah itu melakukan kebijakan peminjaman dulu, setelah baru dicocok-cocokan ke aturan yang ada,” jelas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
