Jakarta, Aktual.co — Berbagai permasalahan masih dialami Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Salah satunya para TKI yang mendulang uang di Taiwan. Para pahlawan devisa itu mengeluhkan maraknya pungutan liar penempatan kerja di luar negeri.
Syamsudin dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Taiwan di Taipei mengungkapkan, biaya penempatan kerja bisa sampai tiga kali lipat dari tarif resmi sebesar Rp18,4 juta.
“Namun kami di sini bisa ditarik sampai Rp50-60 juta per orang,” kata dia, dalam kesempatan teleconference dengan Presiden Joko Widodo, Minggu (30/11).
Mengenai masalah itu, ujar Syamsudin, para TKI sebenarnya sudah pernah mengadukannya ke Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI). Tapi bukan jalan keluar yang didapat. Mereka malah mendapat jawaban tidak enak.
“Sudah mahal, kenapa mau?” ujar Syamsudin, menirukan jawaban dari KDEI dalam laporannya ke Jokowi.
Selain masalah itu, TKI di Taiwan juga mengadukan susahnya mengklaim asuransi. Dan tidak adanya waktu libur bagi pembantu rumah tangga, yang mengakibatkan banyaknya TKI yang kabur dari rumah majikan.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid berjanji menuntaskan pungli penempatan TKI tersebut dalam waktu sebulan.
“Mohon izin Bapak Presiden, paling lambat masalah ini akan kami selesaikan dalam sebulan ke depan,” kata Nusron yang baru tiga hari menjabat Kepala BNP2TKI.
“Tolong dicatat, Pak Nusron sudah berjanji segera menuntaskan masalah TKI di Taiwan,” kata Presiden Jokowi dalam dialog interaktif yang diikuti sejumlah TKI dari Mesir, Saudi Arabia, Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hong Kong, dan Korea Selatan itu.
Artikel ini ditulis oleh:
