Jakarta, Aktual.co —Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan tidak akan memenuhi tuntutan buruh untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI sebesar Rp 3,7 juta. 
Pasalnya, perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI tidak mencapai angka sebesar itu. 
Bahkan mantan Bupati Belitung itu menilai tuntutan buruh merupakan bentuk keegoisan semata, tanpa memperhatikan sisi pengusaha.
“Kalau buruh cuma mau lakukan egois begitu ya bangkrut dong perusahaan. Kadang-kadang kan itu aktivis-aktivis saja yang teriak-teriak seperti itu kan, sedangkan buruh asli gimana. Yang penting bagi kita pemerintah kan gaji ini keseimbangan bersama. Jadi enggak bisa egois di satu sektor saja,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Selasa (4/11).
Meski menolak tuntutan buruh untuk UMP Rp3,7 juta, Ahok akan meluluskan permintaan buruh untuk dilakukannya survei ulang terhadap penentuan KHL. 
Yakni dengan memperhatikan kemungkinan inflasi, yang hasilnya nanti akan dijadikan dasar penetapan UMP yang tidak merugikan pihak buruh maupun pengusaha. 
Namun Ahok memperkirakan kalaupun dilakukan survei ulang dengan memasukan faktor inflasi, UMP DKI bakal tetap masih berada di bawah angka Rp3 juta.
“Kalau survei KHL-nya Rp2,4 sampai 2,5 juta, ya naik 10 persen karena pikirkan inflasi bakal terjadi. Ya paling jatuhnya Rp2,7 juta,” ujarnya.
Ribuan buruh diketahui kembali mendemo Balaikota DKI menolak putusan UMP DKI di angka Rp2,4 juta. Mereka menganggap jumlah itu masih jauh dari KHL versi buruh yang sebesar Rp3 juta.
Mereka yang tergabung di sejumlah serikat buruh seperti KSPI, FSNI dan SPMI menyatakan menolak penetapan KHL versi Dewan Upah DKI  yang tak lebih dari Rp2,5 juta. 
Karena selain dianggap tidak diikutsertakan dalam perhitungan tersebut, jumlahnya pun jauh dari harapan buruh yang ingin UMP di atas 3 juta rupiah. Menurut para buruh, dewan upah seharusnya juga memperhitungkan rencana kenaikan bbm yang akan diberlakukan pemerintah. 

()