Menteri ESDM Ignasius Jonan (kiri) menyampaikan pidato disaksikan Menko Maritim yang juga pejabat lama Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) dalam acara serah terima jabatan (sertijab) di Jakarta, Senin (17/10/2016). Menteri ESDM Ignasius Jonan beserta Wakil Menteri Archandra Tahar resmi menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin jajaran Kementerian ESDM.

Jakarta, Aktual.com – Menteri ESDM, Ignasius Jonan mulai memahami sektor yang dipimpinnya setelah 12 hari menjabat. Berbeda dengan hari pertama kerja, dirinya menyampaikan belum punya prioritas kerja, namun kali ini dia telah memutuskan untuk memfokuskan diri pada tujuh hal dalam tiga bulan kedepan.

Adapun diantara tujuh prioritas kerjanya, yang menempati perhatian utama yakni mengenai permasalahan hilirisasi sebagaimana amanat UU Minerba No 04 tahun 2009 untuk melakukan pemurnian mineral dalam negeri.

Selain itu, prioritas hilirisasi juga berkaitan dengan kebijakan ekspor ore material, dengan suksesnya hilirisasi mampu secara otomatis akan menghentikan ekspor komoditas mentah yang tentunya sejalan dengan UU Minerba.

“Yang menjadi prioritas utama, kita itu akan menyelesaikan masalah hilirisasi minerba,” kata Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (26/10).

Kemudian prioritas kedua, dia akan mendorong penyelesai revisi PP 79 Tahun 2010 terkait cost recovery. Hasil revisi PP ini juga sebagai upaya meningkatkan jumlah KKKS serta meningkatkan intensitas eksplorasi dan kapasitas produksi.

Selanjutnya, prioritas ketiga yaitu menyelesaikan permasalahan dan pengembangan blok migas yang ada di Mahakam. Sebagaimana diketahui, Blok Mahakam baru selesai amandemen perjanjian yang akan dialih kelola dari Total kepada Pertamina. Selain itu tentunya pengembangan Blok Masela, East Natuna menjadi hal yang tak kalah penting dan rumit baginya.

Berikutnya prioritas mewujudkan BBM satu harga pada Januari 2017 menjadi hal yang pokok atas keinginan atau arahan dari Presiden Jokowi secara langsung.

Mengenai prioritas kelima dan keenam adalah menekan harga gas untuk Industri untuk mendorong ekonomi nasional dan melakukan refinery kilang minyak.

Adapun prioritas ketujuh, dia ingin mendorong program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang menjadi Janji politik saat kampanye oleh Jokowi-JK

“Kita prioritaskan listrik 35.000 MW termasuk transmisinya. Sampe sekarang satu persen sudah berjalan, 24 persen sedang konstruksi, 24 persen lagi ada yang sudah bangun. Jadi yang sudah COD 1 persen. 24 persen konstruksi, 24 persen kontrak PPA dan akan mulai konstruksi. Jadi 18.000 lah kalau powerplan. Kalau transmisi 8 persen sudah jalan, konstruksi sudah 40 persen lebih,” tandasnya.

(Laporan: Dadangsah Dapunta)

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Dadangsah Dapunta
Editor: Eka