Jakarta, Aktual.com — Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengoreksi keputusannya terkait penetapan kepemilikan saham Pertamina terhadap Blok Mahakam di Kalimantan Timur. FSPPB meminta agar PT Pertamina (Persero) diberikan hak penuh mengelola blok migas tersebut.
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan hanya memberikan saham 70% untuk Pertamina dan BUMD untuk pengelolaan blok migas tersebut. Sementara operator existing, yaitu Total dan Inpex mendapat sekitar 30% saham.
Presiden FSPPB Eko Wahyu Laksmono mengatakan, permintaan tersebut merupakan wujud kekecewaan pekerja terhadap ketidakberpihakan pemerintah terhadap Pertamina terkait pengelolaan Blok migas yang terletak di Kaltim itu.
”Kami minta Jokowi segera mengoreksi keputusan share down Blok Mahakam yang menjadikan pertamina tidak 100% mengelola,” kata Eko dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (24/6).
Bahkan, serikat pekerja Pertamina ini pun mengancam akan melakukan mogok kerja, jika Pertamina tidak diberi 100% saham pengelolaan Blok Mahakam.
“Untuk menunjukkan keseriusan pekerja dalam memperjuangkan ini, seandainya tuntutan 100% tidak dapat dipenuhi maka kita akan prihatin dan saat tertentu akan melakukan perenungan (mogok). Kita mau introspeksi apa salah kami sehingga pemerintah tidak berikan 100%,” ujarnya.
Selain itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas, Faisal Yusra menambahkan, mogok kerja ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan lelah dengan tekanan yang selama ini dirasakan. Terlebih, dengan tudingan yang kerap diberitakan bahwa BUMN tersebut sarang mafia migas.
“Kita sudah capek di-bully, Pertamina itu milik bangsa. Kami ingin semua lapangan migas jadi milik Pertamina dan sahamnya 100% milik negara,” tegas dia.
Menurut Faisal, aksi mogok yang dilakukan pekerja tentu akan membuat pendistribusian BBM terganggu. Sebab, seluruh kegiatan operasional turut dihentikan sementara sampai pemerintah merespon permintaan pekerja Pertamina.
“Cara terakhir, maka kami akan melakukan perenungan kreatif menghentikan kegiatan pekerjaan di semua sentra produksi sampai semua dipenuhi. Jika memang nanti tindakan kami mengakibatkan kesulitan di masyarakat, kami mohon dimaafkan,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
