Siswa tuna netra menjawab pertanyaan saat mengikuti Ujian Nasional (UN) tingkat SMP di SLBA Yapti Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (9/5). Sebanyak 23.218 pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat mengikuti UN di Makassar. ANTARA FOTO/Yusran Uccang/foc/16.

Jakarta, Aktual.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai rencana penghapusan ujian nasional bisa dilakukan selama ada sistem pengganti yang digunakan sebagai tolok ukur akademis bagi siswa.

“Kalau mau mengganti UN (ujian nasional), harus ada alat ukur yang efektif yang bisa mengukur standar daripada pendidikan di masing-masing daerah,” kata Wapres Ma’ruf kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (11/12).

Sistem pengganti UN tersebut harus dapat mengukur kompetensi akademis siswa secara nasional. Standar kemampuan siswa di berbagai daerah tidak bisa dianggap sama rata sehingga sistem UN masih penting untuk diterapkan, tegasnya.

“Penting, sebab masih meningkatkan standar-standar yang ada, (misalnya) Papua begini. Itu keliatan kemampuannya,” tambahnya.

Selama ini, kata Wapres Ma’ruf, UN menjadi penting karena menjadi media untuk mengukur standar kemampuan anak didik di berbagai tingkatan.

“Pendidikan itu selain melahirkan, memiliki kompetensi, juga memiliki integritas, termasuk tata nilai. Maka UN itu kan alat ukur untuk mengukur standar daripada anak didik dari berbagai tingkatan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menerapkan empat program pembelajaran nasional, yang salah satunya menghapuskan UN.

Nadiem mengatakan pelaksanaan UN di 2020 akan menjadi yang terakhir karena kemudian sistemnya akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Asesmen tersebut terdiri aras kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan matematikan dan penguatan pendidikan karakter.

(Arbie Marwan)