Jakarta, Aktual.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menemui Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, (16/1). Kehadiran PWI ini untuk mengundang Ketua DPR menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar di Ambon, 9 Februari 2017.

Ketua Umum PWI Pusat Margiono menjelaskan, gelaran HPN 2017 kali ini berbeda dengan HPN sebelumnya. Dimana acara puncak nanti, akan menjadi ‘kick off’ terbitnya verifikasi media massa oleh Dewan Pers.

“Nantinya, media-media yang sudah lolos verifikasi dari Dewan Pers, akan diberikan logo khusus. Itu untuk membedakan media yang memiliki legalitas dengan media yang hanya pasang nama,” ujar Margiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).

PWI juga menyampaikan kepada Novanto pentingnya penertiban media ilegal di lingkungan parlemen. Yakni dengan mengusulkan agar akses wartawan di DPR lebih diperketat dengan cara hanya memberikan ID Press DPR kepada wartawan yang berasal dari media yang berbadan hukum pers.

“Wartawan yang tidak memiliki ID tersebut dilarang untuk liputan kegiatan DPR,” tegasnya.

Kedua, lanjut Margiono, DPR mesti mendata ulang media-media yang boleh melakukan peliputan di DPR. DPR dapat membuat kebijakan yakni hanya memperbolehkan media yang telah mendapat ‘logo khusus’ dari Dewan Pers.

“Logo khusus ini nantinya akan di launching di acara puncak HPN 2017,” tekannya lagi.

Opsi terakhir, PWI mengusulkan pendataan ulang wartawan yang sudah tersertifikasi atau yang sudah memegang sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga wartawan di bawah naungan Dewan Pers seperti PWI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI).

“Opsi terakhir ini paling tinggi klasifikasinya. Karena belum semua wartawan dari media yang terverifikasi, memiliki sertifikat wartawan,” kata Margiono,

Mendengarkan masukan tersebut, Ketua DPR Setya Novanto, mengaku mendapat pencerahan dan akan segera menerapkan kebijakan tersebut agar peliputan di DPR lebih tertib.

“Pertemuan ini memberikan pencerahan bagi kita di DPR. Nanti benar-benar kita tertibkan (wartawan abal-abal),” demikian Novanto.

(Nailin Insa)

()