Jakarta, aktual.com – Dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh terkait permohonan dukungan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir November lalu.
Langkah tersebut diambil Pemerintah Aceh dengan mempertimbangkan rekam jejak UNDP dan UNICEF yang dinilai berpengalaman dalam membantu pemulihan Aceh pasca-tsunami 2004.
Kantor Perwakilan PBB di Indonesia menyatakan terus memantau perkembangan situasi dan tetap terlibat aktif dalam mengawal respons darurat di wilayah terdampak.
“UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery),” kata Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya, Senin (15/12).
Sementara itu, UNICEF juga tengah melakukan kajian terhadap permintaan yang diajukan Pemerintah Aceh, khususnya pada sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus lembaga tersebut.
“UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah,” sambungnya.
Sejak awal terjadinya bencana banjir dan longsor sporadis di tiga provinsi Sumatra—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—UNICEF bersama badan-badan PBB lainnya telah bekerja sama dengan pemerintah pusat, daerah, serta mitra terkait dalam mendukung respons darurat.
“Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak,” sebagaimana keterangan dari Kantor Perwakilan PBB di Indonesia.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh secara resmi menyurati UNDP dan UNICEF agar turut terlibat dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Tanah Rencong, dengan alasan pengalaman kedua lembaga tersebut dalam penanganan bencana besar.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Minggu (14/12).
Di sisi lain, pemerintah pusat hingga kini belum membuka sepenuhnya akses bantuan internasional untuk penanganan bencana di Sumatra. Meski demikian, bantuan relawan dan logistik dari luar negeri, seperti Malaysia dan China, sudah mulai berdatangan.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan tetap terbuka menerima bantuan kemanusiaan dari luar negeri tanpa mempersulit proses masuknya.
“Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” kata Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin (15/12).
Pada kesempatan terpisah, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sejumlah pemimpin negara telah menawarkan bantuan kepada Indonesia. Namun, pemerintah menilai kapasitas nasional masih memadai untuk menangani bencana tersebut.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih concern anda, kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.
Prabowo menegaskan APBN siap menopang penanganan bencana, termasuk penyaluran dana tambahan ke daerah terdampak, yakni Rp20 miliar untuk tiap provinsi dan Rp4 miliar untuk tiap kabupaten atau kota.
Sementara itu, Pemerintah Aceh telah memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 14 hari, terhitung sejak 12 hingga 25 Desember 2025, karena proses evakuasi, distribusi logistik, serta rehabilitasi infrastruktur masih membutuhkan penanganan intensif.
“Kita sudah survei ke lapangan kita butuh perpanjangan selama 2 minggu lagi untuk kita rehabilitasi dan infrastruktur jadi ya perlu kita perpanjang,” kata Mualem.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
