Warga memeriksa meteran listrik di Rumah Susun Bumi Cengkareng Indah, Jakarta, Sabtu (21/1). Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menyatakan tarif listrik daya 900 VA non-subsidi akan naik per KWh sebanyak 32 persen. Kenaikan tersebut akan dilakukan bertahap dalam tiga bulan ke depan, pada bulan Januari-Maret-Mei. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) menyampaikan terjadinya kesenjangan pembangunan di Indonesia, hal ini ditandai peningkatan rasio elektrifikasi di Indonesia tidak diikuti pendistribusian listrik secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Rektor Unhan, I Wayan Midhio; pada akhir 2016 pencapaian rasio elektrifikasi telah berada diatas angka 90 persen. Namun pemenuhan daya tersebut hanya domina pada tempat perkotaan, umumnya di pulau-pulau Indonesia bagian barat.

“Yang belum merata pada Indonesia bagian timur, dan kabupaten-kabupaten kepulauan,” ujarnya secara tertulis, Senin (24/4)

Dia melihat hambatan yang dihadapi PLN dama melakukan pemerataan distribusi listrik pada daerah tertinggal, terpencil, terluar karena kesulitan medan hinggan membuat biaya menjadi tidak ekonomis.

Namun sebenarnya lanjut Midhio, potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dimiliki Indonesia tersebar sangat besar, hal inilah yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah disarankan membuat kebijakan fiskal yang lebih baik bagi investor agar tertarik untuk berinvestasi pada EBT di daerah-daerah yang belum teraliri listrik.

“Dulu Kementerian ESDM menerbitkan Permen 38 Tahun 2016 dalam upaya mendorong pengembangan EBT, tetapi tidak menarik bagi investor dan pemahaman Pemda juga masih minim. Makanya dibutuhkan terobosan baru agar pemerataan listrik tercapai,”tandasnya.

Laporan: Dadangsah Dapunta

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Andy Abdul Hamid

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS