Abbas juga menyampaikan nada yang lebih diplomatis daripada dalam ucapan publiknya baru-baru ini, termasuk awal bulan ini ketika dia mengatakan bahwa dia hanya akan menerima sebuah panel luas yang didukung secara internasional untuk menjadi perantara perundingan damai dengan Israel.
“Kami ingin melanjutkan jalan negosiasi,” kata Abbas, “Kami bertekad untuk menyatukan kembali orang dan tanah kami.” Namun, seruannya agar Uni Eropa segera dan secara resmi mengakui keberadaan Palestina tidak mungkin segera dijawab, kata dua diplomat senior Uni Eropa.
Sementara sembilan pemerintah Uni Eropa termasuk Swedia dan Polandia telah mengakui Palestina, kelompok 28 negara tersebut mengatakan bahwa pengakuan tersebut harus datang sebagai bagian dari penyelesaian perdamaian.
Hanya Slovenia yang baru-baru ini mengangkat kemungkinan untuk mengakui negara Palestina. Sebuah komite parlemen akan mempertimbangkan masalah ini pada 31 Januari, namun tetap tidak jelas kapan parlemen bisa mengakui Palestina.
Hal itu mencerminkan peran ganda Uni Eropa sebagai donor bantuan terbesar Palestina dan mitra dagang terbesar Israel, bahkan jika pemerintah Uni Eropa menolak permukiman Israel di atas tanah yang diduduki Israel sejak perang 1967 – termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan.
Uni Eropa juga ingin agar Palestina tetap terbuka terhadap rencana perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat, yang diharapkan segera dipresentasikan oleh Jason Greenblatt, utusan Timur Tengah Trump dan menantu Trump dan penasihat senior, Jared Kushner.
Abbas mengatakan bahwa “tidak ada kontradiksi antara pengakuan (dari Palestina) dan dimulainya kembali perundingan (perdamaian).” Sebaliknya, Prancis ingin mendorong Uni Eropa untuk menawarkan hubungan perdagangan yang lebih dekat melalui kesepakatan Uni Eropa yang disebut, sebuah perjanjian Uni Eropa yang mencakup akses tak terbatas ke 500 juta konsumen, bantuan dan hubungan politik dan budaya yang lebih dekat.
“Kami ingin mengatakan kepada Mahmoud Abbas bahwa kami ingin bergerak… menuju sebuah kesepakatan asosiasi dan untuk memulai prosesnya,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
