Seorang bidan menunjukkan vaksin campak dan vaksin bcg yang asli di Puskesmas Kecamatan Sawah Besar, Jakarta, Selasa (28/6). Pemerintah menjamin pemberian vaksin di Posyandu, Puskesmas, dan Rumah Sakit Pemerintah menggunakan vaksin asli. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/foc/16.

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IX DPR RI asal daerah pemilihan Jakarta Timur, Ahmad Zainuddin, mengimbau agar rumah sakit yang diketahui telah menggunakan vaksin palsu agar jujur, terbuka dan mau bekerjasama dengan keluarga korban.

“Biar tidak makin runyam, sementara aparat penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya, pihak rumah sakit terbuka saja, jujur dan siap bekerja sama dengan keluarga korban. Jangan menutup diri apalagi merekayasa informasi,” kata Zainuddin, Selasa (19/7).

“Karena dokter ada kode etiknya. Jadi baik pihak rumah sakit maupun anak adalah sama-sama korban dari oknum yang mengatasnamakan institusi legal medis. Jadi saling terbuka dan bekerjasama saja,” tambahnya.

Anggota Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS ini mengapresiasi beberapa rumah sakit atau faskes yang bersedia melakukan vaksin ulang. Kebijakan itu dinilai sebagai tanggung jawab moral untuk menumbuhkan saling percaya antara pihak rumah sakit dan masyarakat.

Pemerintah juga diminta untuk tidak berhenti pada 14 rumah sakit dan faskes yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Zainuddin beralasan, penyebaran vaksin palsu sudah meluas dan lama sejak 2003. Zainuddin juga mendukung dibentuknya crisis center vaksin palsu.

“Publik masih bertanya-tanya, apa hanya 14 rumah sakit itu saja. Oleh itu, pemerintah harus total mengawasi, mengevaluasi dan mengaudit rumah sakit dan faskes. Ini seperti mafia, harus diungkap total. Karena kesehatan itu kebutuhan dasar kemanusiaan,” tutup dia.

Sejumlah perwakilan orangtua bayi korban vaksin palsu diketahui mengadu ke DPR, Selasa (19/7). Hal yang diadukan salah satunya tanggung jawab dari pihak Rumah Sakit yang dinilai lamban.

()