Timika, Aktual.com – Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob menilai lonjakan penularan COVID-19 di wilayahnya dalam kurun waktu satu bulan belakangan yang kini mendekati 1.000 orang menunjukkan sinyal bahaya atau ancaman serius bagi warga setempat.

“Angka penularan COVID-19 di Mimika naik terus. Sekarang kumulatifnya sudah mencapai 985 orang. Angka reproduksi efektif kasus sekarang satu berbanding tiga. Ini sinyal bahaya. Kalau masyarakat tidak hati-hati, saya tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan,” kata John Rettob di Timika, Provinsi Papua, Minggu (13/9).

John mengkritisi semakin melonggarnya penerapan protokol kesehatan dalam semua aspek di wilayah itu pada saat sekarang ini dimana Pemkab Mimika memberlakukan kebijakan tatanan hidup normal baru sejak Juli lalu.

Kondisi berbeda justru terjadi saat penerapan kebijakan pembatasan sosial diperluas dan diperketat (PSDD) pada periode April hingga Juni dimana petugas dari berbagai elemen sangat gencar melakukan penertiban warga yang tidak menggunakan masker dan berkeliaran di atas waktu yang sudah ditentukan.

“Apakah kita harus kembali ke situasi di bulan April-Juni dengan memberlakukan pembatasan-pembatasan sosial supaya masyarakat bisa tertib? Pemerintah justru melakukan relaksasi ekonomi supaya masyarakat bisa leluasa beraktivitas, tapi bukan berarti mengabaikan protokol kesehatan, terutama penerapan 3M, yaitu wajib menggunakan masker, wajib menyediakan sarana air bersih untuk mencuci tangan dan wajib menjaga jarak dengan menghindari kerumunan,” ujarnya.

Dalam kondisi belum ada vaksin untuk mencegah virus corona, menurut dia, potensi penularan kasus itu masih akan tetap terjadi.

“Mungkin kita semua tidak bisa menghindari keadaan dan situasi ini. Artinya penularan COVID-19 masih tetap terjadi. Yang harus bisa kita tekan, yaitu angka kematian. Sampai saat ini sudah ada tujuh pasien COVID-19 di Mimika yang meninggal dimana satu pasien terjadi di bulan September dan 19¬†suspect¬†(probable) yang meninggal dan tiga di antaranya terjadi di bulan September. Belum lagi pasien yang masih dirawat di rumah sakit, ada satu dua orang yang kondisinya cukup kritis,” ujarnya.

Mantan Kepala Dishubkominfo Mimika itu menegaskan Pemkab Mimika serba salah dalam mengambil kebijakan di saat situasi penularan COVID-19 terus meningkat sekarang ini.

Upaya pengendalian pandemi tersebut, katanya, hanya bisa dilakukan jika ada dukungan dan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat sendiri dalam menerapkan protokol kesehatan ketat di lingkungan masing-masing.

“Pertimbangan aspek kesehatan paling utama, tapi ekonomi juga tak boleh rontok. New normal dengan protokol 3M sebenarnya mengakomodir dua sektor ini, aktivitas ekonomi tetap jalan, tapi semua terapkan protokol kesehatan. Kita tidak mau terjadi lagi work from home, apakah kita harus tutup lagi penerbangan atau kita harus batasi jam kerja lagi? Kan kita tidak mau, Kita mau ekonomi oke, kesehatan juga baik. Caranya masyarakat harus sadar, masyarakat harus tertib,” ujarnya.

Hingga Sabtu (12/9), kumulatif COVID-19 di Mimika sudah mencapai 985 kasus.

Dari jumlah 985 itu, pasien sembuh sudah mencapai 768 orang dan pasien aktif saat ini sebanyak 214 orang.

Adapun kelurahan dan desa (kampung) yang masuk kawasan zona merah penularan COVID-19 di Mimika, yaitu Kelurahan Tembagapura, Kampung Amamapare (Pelabuhan Portsite), Kelurahan Kwamki, Kelurahan Pasar Sentral, Kelurahan Koperapoka, Kelurahan Karang Senang dan Kelurahan Wonosari Jaya. (Antara)

(As'ad Syamsul Abidin)