Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Anim Aminudin (MHF/ IST)

Bekasi Timur, aktual.com – Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Anim Aminudin menyatakan komitmennya untuk mendorong pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi membangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di tiap kelurahan. Anim bahkan mengatakan dirinya ingin target tersebut bisa terwujud sebelum masa jabatannya sebagai anggota dewan itu berakhir di tahun 2024 mendatang. Terlebih, untuk kelurahan di dapil IV yang kini masih tersisa satu kelurahan yang belum memiliki SMP Negeri di wilayahnya, yakni Kelurahan Jatiraden.

“Jadi konsen saya sekarang ini untuk bidang Pendidikan, ingin targetkan di tahun 2023 itu setiap kelurahan se- Kota Bekasi sudah ada sekolah SMP negeri,” tegas Anim saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/6) lalu.

Menurut politisi senior PDI Perjuangan Kota Bekasi ini, salah satu alasan bagi target yang diperjuangankannya lantaran setiap tahun masyarakat mengeluh dan meminta bantuan agar anaknya bisa bersekolah di SMP Negeri. Keluhan datang terutama dari mereka yang sebagian besar warga kurang mampu.

“Lagipula, mereka yang saya bantu memang warga dari keluarga tidak punya. Sehingga wajib saya membantu. Tapi kalaupun setiap tahunnya selalu begitu, maka saya pikir harus ada solusinya. Dan untuk itu, saya punya program agar di setiap kelurahan itu ke depan harus ada sekolah SMP Negeri,” jelasnya.

Anim pun meyakini program ini akan memberikan harapan bagi masyarakat yang kelurahannya belum mempunyai sekolah negeri sampai kini. Setidaknya bagi mereka yang berada dalam zonasi yang sama, karena sekolahnya berada di wilayah tempat tinggalnya.

“Kalau sekarang ini, banyak masyarakat yang memang berharap bisa sekolahkan anaknya di sekolah negeri karena memang tak punya biaya untuk sekolahkan anak di swasta. Dari kelurahan yang belum ada sekolah negeri itu, terlewat dan anak-anaknya dikhawatirkan tak bisa melanjutkan sekolahnya. Dan, kita tidak ingin seperti itu. Maka program saya di tahun 2023 nanti, di setiap kelurahan Kota Bekasi harus sudah punya sekolah negeri,” tuturnya.

Anim menyadari program ini tentu belum bisa maksimal memastikan harapan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Pasalnya, kapasitas masing-masing sekolah yang ada tidak cukup mengakomodir seluruh masyarakat. Namun, ungkapnya, paling tidak setiap kelurahan di Bekasi harus memiliki sekolah negeri.

“Tentu kalau dibilang nggak cukup, memang tidak cukup untuk sementara ini. Secara bertahap, kita bisa tambah sekolah negeri berdasarkan jumlah penduduknya,” tandasnya. (Adv)

(Megel Jekson)