Untuk itu Pemprov Sulsel harus belajar dari bencana banjir dan longsor yang terjadi saat ini, menjadikannya bahan evaluasi dalam tata kelola sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup dari hulu ke hilir.
“Bencana banjir dan tanah longsor yang menimbulkan kerugian ekonomi dan jatuhnya korban jiwa terjadi hampir setiap tahun terjadi di Sulsel, sehingga tentu memerlukan langkah antisipatif yang komprehensif dari Pemprov Sulsel dengan melakukan upaya-upaya serius dalam meminimalisir risiko bencana,” katanya.
Pihaknya mendesak pemerinta harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dari hulu ke hilir dengan menghentikan segala bentuk kegiatan yang merusak lingkungan, pemulihan daerah resapan air dan daerah aliran sungai.
Sebelumnya, tingginya intensitas hujan disertai angin kencang mengakibatkan terjadi bencana banjir dan longsor yang menerjang beberapa kabupaten kota di Sulsel diantaranya Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Maros, Pangkep, Barru, Wajo dan Soppeng, sejak Senin malam (21/01) hingga Rabu (23/01).
Hasil pemantauan tim Desk Disaster Walhi Sulsel menyebutkan banjir yang terparah terjadi di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Jeneponto dan Maros. Ratusan rumah terendam banjir sehingga sebagian besar warga harus mengungsi dari kepungan air.
Artikel ini ditulis oleh:
