Yenny Wahid menghadiri istighosah kubro warga Nahdliyin di Koja, Jakarta, Senin (20/8) kemarin.

Jakarta, aktual.com – Tunjangan rumah anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan menimbulkan polemik di tengah situasi ekonomi rakyat yang masih sulit. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut tidak menunjukkan kepekaan sosial.

Putri Presiden ke-4 RI, Yenny Wahid, ikut menyuarakan kritik terhadap fasilitas mewah pejabat yang dianggap membebani anggaran negara. Ia menyoroti bahwa jumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan kondisi rakyat.

“Aduh, Rp3 juta sehari. Kos-kosan, saya juga mau sih jadi pengusaha kos-kosan kalau bisa nyewain Rp3 juta per hari,” kata Yenny di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/8).

Lebih lanjut, Yenny meminta para pejabat yang disebut sebagai wakil rakyat agar menahan diri dalam penggunaan anggaran negara. Ia mengingatkan bahwa masyarakat saat ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

“Saya mengimbau semua pejabat untuk lebih menahan diri di tengah ekonomi yang sedang sangat sulit ini, rakyat sedang menjerit. Kita harus lebih menahan diri untuk tidak menghamburkan uang untuk kebutuhan yang bukan kebutuhan primer,” ucap Yenny.

Menurutnya, pajak rakyat sebaiknya dialokasikan untuk program-program yang membantu masyarakat, seperti subsidi UMKM atau penghapusan pajak rumah kecil, bukan untuk fasilitas mewah.

“Gunakan uang rakyat untuk program seperti itu supaya meringankan rakyat, jangan malah fasilitas pejabat menjadi beban untuk rakyat,” kata dia.

Yenny juga mempertanyakan urgensi tunjangan rumah sebesar Rp50 juta untuk anggota DPR, mengingat hampir semua anggota dewan sudah memiliki rumah.

“Kalaupun di Jakarta belum punya, apakah harus Rp50 juta harga sewanya?” katanya.

Ia menambahkan bahwa DPR RI sebenarnya sudah memiliki kompleks perumahan khusus yang bisa dimanfaatkan. Jika ada kerusakan, sebaiknya dilakukan renovasi, bukan menambah beban APBN dengan anggaran besar.

“Yang saya tahu rata-rata rumah dinas anggota DPR itu dipakai untuk stafnya, bukan ditempati sendiri. Padahal sudah ada kompleks perumahan DPR, seharusnya bisa dimaksimalkan,” ujar Yenny.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain