Jakarta, Aktual.com – SKK Migas mengungkapkan saat ini terdapat 76 kargo Liquid Natural Gas (LNG) yang telah memdapat persetujuan pemerintah dan siap untuk ekspor. Kebijakan ini dilakukan karena produksi gas dalam negeri melebihi kebutuhan konsumen.
“Sekarang sudah dialokasikan untuk ekspor 76 kargo. Dan sudah di setujui pak Menteri, semua banyak buyer ya di luar negeri. Yang jelas bukan untuk domestik karena tak bisa di serap oleh domestik,” kata kepala Pengawas Internal SKK Migas, Taslim Yunus di Jakarta ditulis Kamis (26/10).
Keadaan ini memperkuat kecurigaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VII Rofi Munawar yang mempertanyakan hasrat impor gas oleh pemerintahan.
Berulangkali pemerintah mendengungkan untuk mengambil langkah kebijakan impor gas, hal ini menjadi janggal karena gas domestik sendiri tidak terserap sepenuhnya.
“Rencana importasi LNG ini seakan terasa sangat mendesak, padahal jika diperhatikan neraca gas nasional antara kebutuhan dan ketersediaan masih mencukupi,” kata Rofi Munawar secara tertulis, Rabu, (25/10).
Dia melanjutkan bahwa alasan yang sering disampaikan oleh pemerintah bahwa PT PLN dalam pembangunan pembangkit di pulau sumatera membutuhkan gas yang sangat banyak. Hingga pada akhirnya menilai bahwa lebih murah mendatangkan LNG dengan impor dibandingkan dari Indonesia timur dan tengah.
Menurut Rofi alasan itu tidak bisa dijadikan pembenaran. Karena secara faktual, potensi gas nasional Indonesia masih sangat mencukupi dan harganya bisa lebih murah dibandingkan dengan melakukan importasi dari luar. Mengingat secara regulasi, harga gas impor itu maksimal 14% dari Harga Minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) hingga pembangkit PLN.
“Pemerintah harus mengoptimalkan gas sebagai modal pembangunan, bukan sebagai komoditi yang bersifat transaksional, sebagaimana amanah UU energi. Ini signal penting bahwa perlu perbaikan terus-menerus terhadap tata kelola gas bumi di Indonesia.” Tegasnya.
Rofi memberikan contoh, pemerintah harusnya bisa mengoptimalkan blok Natuna, karena rencana impor LNG ini hanya small scale. Atau bisa juga dengan memanfaatkan lapangan Arun dengan memaksimalkan tangki timbun LPG 4 ea, Condensate 4 ea. Terlebih lokasinya juga sangat strategis di selat malaka.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah membuka peluang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN mengimpor gas dari Qatar. Hal ini disampaikan usai menghadap Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10). Sebelumnya juga pemerintah mendengungkan untuk impor LNG dari Singapura.
Pewarta : Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
