Penetapan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR RI sebesar 6,1 persen, terlalu ambisius. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Kebijakan neo liberalisme yang diterapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati justru bertentangan dengan semangat Nawacita dan bahkan jiwa Pancasila. Karena sangat jelas anti keadilan dan pro kebijakan-kebijakan dari lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia.

“Sehingga, ekonomi nawacita dan Pancasila itu tak akan ketemu dengan konsep neo liberalisme. Dan mereka selalu akumulasi modal, seperti pajak dinaikkan dan subsidi dipangkas. Padahal ekonomi kita itu keadilan sosial. Makanya itu tak akan ketemu,” jelas ekonom Herdi Syahrazad di acara Utang Kotor SMI, di Jakarta, Jumat (4/8).

Dan celakanya, kata dia, semangat seperti itu dilakukan oleh Menkeu yang merupakan bagian dari antek kekuatan barat yaitu IMF dan WB.

“Makanya saat ini, semuanya mau pangkas subsidi. Listrik subsidinya ditarik, semua hak rakyat dipangkas. Ini karena Menkeu kita itu antek neo liberalisme,” kata dia.

Makanya, kata dia, dengan kondisi neoliberlisme itu justru menciptakan kesenjangan dan kemiskinan yang tinggi. Apalagi kemudian solusinya selalu dilakukan dengan kebijakan utang oleh Sri Mulyani itu.

“Sehingga semangat Pancasila dan nawacita tak akan pernah bersandingan dengan semangat liberlisme. Itu gara-gara SMI menterinya. Dia cuma tangkas bericara. Tapi kalau kerja itu tak mampu. Kalau cuma menambah utang semua orang juga bisa,” kritik Herdi.

Gaya neoliberlisme itu sudah sangat mengkhawatirkan. Semua subsidi yang jadi hak rakyat dipangkas, baik itu subsidi energi, pupuk dan pangan. “Sampai rakusnya ambil uang rakyat itu subsidi listrik pun dicabut. Ini sudah kebablasan,” ujar dia.

Dulu, kata dia, zaman Soeharto juga sama ditekan IMF dan WB untuk memangkas subsidi. Tapi mereka untuk memangkas subsidi ВВМ saja mau dilakukan, itu bisa berpikir berkali-kali.

“Tapi saat ini, Jokowi iya-iya saja ketika Sri Mulyani meminta untuk memangkas subsidi. Makanya, selama SMI ada di kabinet jangan harap ada ekonomi nawacita bisa tercapai,” ujar Herdi.

(Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Arbie Marwan