Jakarta, Aktual.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menegaskan proses holding yang diinisiasi olehnya tetap terus berjalan, meskipun rencana tersebut menuai kontroversi di masyarakat.
Sehubungan dengan kebijakan holding tersebut tidak membutuhkan tandatangan dari Presiden, atau hanya pada level Kementerian, dia yakin kebijakan tersebut akan berjalan lebih cepat.
“Persiapannya jalan terus. Jadi kita finalkan saja. Penandatanganannya bukan diratas (Rapat Terbatas dengan Presiden). Jadi ada lima (holding),” Kata Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (12/8).
Namun kendati begitu seluruh holding tersebut telah dipresentasikan kepada Presiden Jokowi. Dia juga mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan presentasi holding baru yaitu holding sektor pangan.
Sebelumnya Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A Putro mengatakan bahwa Kementerian BUMN akan membentuk sebanyak 15 holding hingga tahun 2019. Sementara pada tahun ini ditargetkan sebanyak 7 holding.
Dari 7 holding tersebut terdapat 5 holding yakni holding bisnis jalan tol, pertambangan, migas, jasa keuangan dan perbankan, energi, serta holding perumahan jasa konstruksi dan rekayasa, yang sedang dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan holding maritim dan holding pangan masih tahap presentasi awal.
“Konsolidasi BUMN melalui pembentukan holding diharapkan dapat menciptakan efisiensi, memberi nilai tambah yang maksimal, karena terjadi aliansi strategis yang mampu menciptakan leverage,” tandas Imam.
Namun holding migas atau yang kerap disebut holding energi ini terdapat kontroversi dan menjadi perbincangan publik, pasalnya dengan holding tersebut PT Pertamina melakukan pencaplokan terhadap PT PGN yang diketahui di dalamnya terdapat saham publik atau saham swasta. (Baca: Pertamina Caplok PGN, Faisal Basri: Menteri BUMN Nggak Beres, Ngaco)
Guru Besar Ekonomika Bisnis UGM Yogyakarta, Prof Tri Widodo, mempertanyakan motivasi Kementerian BUMN pimpinan Rini Soemarno yang berencana melebur Perusahaan Gas Negara (PGN) ke dalam Pertamina melalui skema holding company. Dirinya memandang pemerintah sesungguhnya belum memiliki roadmap jelas dalam membenahi persoalan tata kelola sektor energi Indonesia. (Baca: Guru Besar UGM: Pemerintah Korbankan PGN demi Pertamina)
(Dadangsah)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
