Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan suntikan dana berupa Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada 14 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.

“Sejauh ini, nilai PMP yang telah diajukan kepada DPRD DKI mencapai Rp11,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp4,2 triliun apabila dibandingkan dengan PMP 2014 sebanyak Rp7,1 triliun,” kata Sekda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah di Jakarta, Jumat (7/11).

Hal tersebut diketahui setelah diserahkannya rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan dokumen KUA-PPAS tersebut, sebanyak 14 BUMD DKI yang akan menerima PMP, antara lain PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sebanyak Rp4,7 triliun, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebanyak Rp550 miliar dan PD Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya sebanyak Rp270 miliar.

Kemudian, PT Bank DKI sebanyak Rp1,5 triliun, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebanyak Rp2 triliun, PD Pasar Jaya sebanyak Rp1,08 triliun, PT Jakarta Tourisindo sebanyak Rp500 miliar dan PT Pembangunan Jaya Ancol sebanyak Rp500 miliar.

Lalu, PT Penjamin Kredit Daerah, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, PT Pembangunan Sarana Jaya, PT Kawasan Berikat Nusantara dan PT Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta meminta agar DPRD DKI segera membentuk alat kelengkapan guna mempercepat mempercepat proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

“Kita meminta agar DPRD DKI segera membentuk alat kelengkapan, seperti komisi-komisi untuk melakukan pembahasan KUA-PPAS ini, sehingga pengesahan APBD DKI 2015 juga bisa segera disahkan,” ujar Saefullah.

Dia mengungkapkan KUA-PPAS tersebut merupakan acuan bagi DPRD DKI Jakarta sebelum mengesahkan APBD DKI Tahun Anggaran (TA) 2015.

(Andy Abdul Hamid)