Medan, Aktual.co – Buruh di Sumatera Utara menyatakan menolak keputusan Dewan Pengupahan (Depeda) Sumut yang menetapkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) senilai Rp1.271.000 khusus wilayah Serdang Bedagai.‎

“Serikat pekerja dan serikat buruh Sumut menolak keputusan dewan pengupahan sumut yang menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terendah di Sumut Rp1.271.000 di kabupaten Serdang bedagai,” ujar Ketua DPW FSPMI Sumut, Minggu Saragih kepada Aktual.co, Senin (3/11).

‎Menurut Minggu, dari survei yang telah dilakukan kalangan buruh, didapatkan nilai KHL yang jauh berbeda dengan hasil KHL yang ditetapkan Depeda Sumut.

‎”KHL di pasar perbaungan Rp2.009.000, pasar dolok masihul Rp2.012.000 dan di Pasar Sei Rampah juga sekitar Rp2 jutaan,” sebut Minggu.

‎Untuk itu, lanjut Minggu, pihaknya dengan tegas menolak keputusan Depeda. Minggu juga menyesalkan unsur serikat pekerja dan serikat buruh yang ada di dewan pengupahan yang menerima bahkan mendukung penetapan KHL itu.

‎Minggu mengaku malah bingung dengan hasil KHL untuk Kabupaten Serdang Berdagai itu. Pasalnya, untuk KHL tahun lalu di Kabupaten itu nominalnya Rp1,5 juta.

‎”Mengapa sekarang malah turun, apa ada harga kebutuhan yang turun? Kita mendesak Gubernur Sumut agar meninjau kembali hasil survei mereka karena tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan, kita siap lakukan survei pembuktian,” tukas Minggu.

‎Lebih jauh, Minggu membeberkan dari beberapa item survei KHL versi Depeda Sumut yang dinilai tidak masuk akal diantaranya, harga daging khas Rp57ribu per kilo, biaya listrik selama sebulan Rp30ribu, biaya transportasi Rp6ribu per hari serta sewa kamar yang dinilai sangat rendah yakni Rp130 ribu sebulan.

‎”Pertanyaan saya apakah ada daging sapi atau lembu dengan harga seperti itu, hasil survei kita Rp95 ribu perkilo. Lalu soal transportasi, sekarang saja tidak dapat lagi harga segitu karena jarak tempat kerja dengan tempat tinggal sangat jauh, makanya kita survei biaya transportasi sebesar Rp10ribu perhari,” sebut Minggu.

‎”Dan untuk listrik apakah cukup untuk 900 watt dan masuk akalkah sedangkan survei kita Rp100 ribu per bulan, lalu sewa kamar survei kita Rp300 ribu perbulan,” timpal Minggu.