Idil Akbar, Dosen Unpad
Idil Akbar, Dosen Unpad

Jakarta, Aktual.com — Dinamika politik di tahun 2016 tidak akan berbeda jauh dari dinamika di tahun 2015. Dimana masih akan sering terjadi kontrawacana antar kelompok kepentingan. Terutama dalam dinamika di dalam DPR maupun antara Pemerintah dan DPR.

Demikian disampaikan Dosen Politik Universitas Padjadjaran, Idil Akbar saat berbincang dengan aktual.com, mengenai prediksi kondisi Indonesia di 2016 ke depan.

“Masalah-masalah politik seperti soal legalitas Golkar dan PPP akan punya cerita tersendiri. Soal kebijakan tambal sulam yang cenderung mengarah pada pencitraan juga masih akan banyak terlihat,” kata Idil.

Menurut Idil, perlu beberapa agenda politik yang bisa dilakukan Pemerintah nantinya. Pertama, Presiden perlu segera menata ulang kabinetnya terutama untuk mengganti para menteri yang berkinerja rendah, berhubungan dengan kasus tertentu dan dinilai sudah tak lagi memenuhi ekspektasi publik.

“Kedua, tidak perlu lagi ada kebijakan “pagi-sore” atau kebijakan yang paginya dibuat lalu sorenya dianulir atau sebaliknya. Publik butuh kebijakan yang konstruktif dan implementatif, bukan coba-coba,” lanjutnya.

Ketiga kata dia, harus diatur dan direkonstruksi lagi kebijakan yang tidak pro rakyat seperti soal BBM, kenaikan TDL dan sebagainya. Realitasnya, rakyat masih perlu ampuh tangan Pemerintah untuk tetap bertahan, bukan sebaliknya.

Keempat lanjutnya, perlu juga intervensi atau proteksi Pemerintah terhadap sumber daya dan produk Indonesia. Jangan sampai rakyat jadi tamu di rumah sendiri, sementara Pemerintah malah bingung mau melakukan apa. Khususnya dalam permasalahan menghadapi MEA yang membutuhkan Political Will Pemerintah.

“Kelima, Sumber Daya Alam (SDA) bukan dan jangan dijadikan bancakan. Kenapa Pemerintah tak mulai berpikir untuk berdikari dan mandiri atas SDA yang dimiliki. Saya kira itu juga sejalan dengan tujuan Ketahanan energi yang mau dilaksanakan Pemerintah,” tambahnya

Terakhir, dalam persoalan freeport Pemerintah harus berpikir ulang terutama menata kembali perjanjian yang lebih menguntungkan rakyat Indonesia.

“Kalau perlu buat skema pengambilalihan apabila pihak freeport mencla-mencle. Dan itu juga sekali lagi jangan sampai ada udang di balik batu yang kemudian hanya menguntungkan diri sendiri,” pungkasnya.

(Arbie Marwan)