25 Wamen di Kabinet Prabowo Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN, Picu Sorotan Publik

Jakarta, aktual.com – Fenomena rangkap jabatan kembali mencuat di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 25 dari total 56 wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih tercatat juga menjabat sebagai komisaris di berbagai badan usaha milik negara (BUMN) maupun anak perusahaannya.

Kondisi ini menimbulkan sorotan tajam publik serta memunculkan kekhawatiran soal efektivitas kerja pemerintahan dan potensi konflik kepentingan, di tengah tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola negara.

Dua penunjukan terbaru yang menjadi sorotan adalah Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, yang juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), serta Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yang juga menjabat sebagai Komisaris di perusahaan yang sama.

Keduanya merupakan bagian dari deretan wamen yang menduduki jabatan strategis di lingkup korporasi pelat merah.

Berikut daftar lengkap 25 wakil menteri Kabinet Prabowo Subianto yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN:

Sektor Pertanian, Energi, dan Kelautan

1. Sudaryono – Wamen Pertanian, Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
2. Yuliot Tanjung – Wamen ESDM, Komisaris PT Bank Mandiri Tbk
3. Didit Herdiawan Ashaf – Wamen Kelautan dan Perikanan, Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
4. Donny Ermawan Taufanto – Wamen Pertahanan, Komisaris Utama PT Dahana

Sektor Teknologi dan Telekomunikasi

1. Angga Raka Prabowo – Wamen Komunikasi dan Digital, Komisaris Utama PT Telkom Indonesia
2. Ossy Dermawan – Wamen ATR/BPN, Komisaris PT Telkom Indonesia
3. Silmy Karim – Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisaris PT Telkom Indonesia
4. Diaz Hendropriyono – Wamen LHK, Komisaris Utama Telkomsel
5. Ahmad Riza Patria – Wamendes PDT, Komisaris Telkomsel
6. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Komisaris Mitratel
7. Nezar Patria – Wamen Komunikasi dan Digital, Komisaris Utama PT Indosat Tbk

Sektor Perhubungan dan Infrastruktur

1. Suntana – Wamen Perhubungan, Komisaris Utama PT Pelindo
2. Diana Kusumastuti – Wamen PUPR, Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
3. Juri Ardiantoro – Wamen Sekretariat Negara, Komisaris Utama PT Jasa Marga
4. Fahri Hamzah – Wamen Perumahan dan Permukiman, Komisaris PT Bank Tabungan Negara Tbk

Sektor Keuangan dan Perbankan

1. Suahasil Nazara – Wamen Keuangan, Komisaris PT PLN (Persero)
2. Aminuddin Ma’ruf – Wamen BUMN, Komisaris PT PLN (Persero)
3. Kartika Wirjoatmodjo – Wamen BUMN, Komisaris Utama PT BRI

Sektor Kesehatan dan Sosial

1. Dante Saksono – Wamen Kesehatan, Komisaris PT Pertamina Bina Medika
2. Christina Aryani – Wamen Pelindungan Pekerja Migran, Komisaris PT Semen Indonesia Tbk
3. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wamen Ketenagakerjaan, Komisaris PT Pupuk Indonesia

Sektor Budaya dan UMKM

1. Giring Ganesha – Wamen Kebudayaan, Komisaris GMF (Garuda Maintenance Facility)
2. Helvy Yuni Moraza – Wamen UMKM, Komisaris PT BRI

Sektor Investasi dan Perdagangan

1. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wamen Perdagangan, Komisaris Utama PT Sarinah
2. Todotua Pasaribu – Wamen Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)

Praktik rangkap jabatan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap beban kerja wamen serta independensi dalam pengambilan kebijakan publik. Pengamat kebijakan publik menilai, jabatan komisaris di BUMN seharusnya tidak menjadi ajang “bagi-bagi kursi”, apalagi jika berdampak pada potensi konflik kepentingan.

Seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan efisiensi birokrasi, pengawasan terhadap praktik rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan diperkirakan akan semakin intensif dalam waktu dekat.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano