Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai perombakan Kabinet Kerja Jilid II pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla semakin cepat dilakukan akan semakin baik bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan berbagai program besar lainnya.
Ray menekankan demikian sejalan dengan wacana reshuffle Jilid II yang akan dilakukan Presiden Jokowi pada 14 Juli 2016 usai lebaran. Wacana reshuffle itu kembali menguat melalui pesan berantai pada grup whats up (WA) dan BlackBerry Messenger (BBM).
Dalam pesannya, ada lima menteri yang disebut-sebut bakal diganti dan atau berpindah pos kementerian. Pertama, Menteri BUMN Rini Soemarno digeser menjadi Kastaf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki. Kursi BUMN diisi Hendri Saparini. Sementara Teten diangkat menjadi Menteri Agraria menggantikan Ferry Mursidan Baldan.
Dua kader partai baru pendukung pemerintah, Golkar dan PAN, diberikan kepada Idrus Marham sebagai Menteri DesaPDTT menggantikan Marwan Ja’far. Adapun PAN diberikan kepada Mulfachri Harahap menjadi Menpan-RB menggantikan Yuddy Chrisnandi.
Ferry dan Marwan tidak akan mendapatkan kursi baru alias ‘out’ dari Kabinet Kerja. Sementara Yuddy akan ditempatkan di pos baru sebagai Kepala Staf Penasehat Wakil Presiden menggantikan posisi Sofwan Wanandi.
“Wacana itu sebenarnya sudah sering bergulir, tetapi hanya timbul-tenggelam tanpa kepastian. Padahal informasi itu secara tidak langsung mengganggu jalannya pemerintahan,” kata Ray saat dihubungi Aktual.com, Rabu (6/7).
“Reshuffle, semakin cepat dilakukan, diumumkan, itu semakin baik bagi akselerasi pembangunan yang menjadi program kerja pemerintah,” lanjut dia.
Disampaikan Ray, dengan kalkulasi waktu yang tinggal sekitar 2 tahun, pemerintah sebenarnya berkejaran dengan waktu untuk merealisasikan berbagai janji politik pada Pilpres 2014. Para pembantu Presiden di kabinet yang dirasa tidak mampu melaksanakan berbagai program dan tidak cepat bekerja, sudah semestinya dipertimbangkan untuk dicopot.
Sebab setahun jelang Pilpres 2019, Presiden Jokowi mau tidak mau mulai melakukan kerja-kerja politik guna memenangkan kembali kontestasi kepemimpinan nasional lima tahunan tersebut.
“Dalam mengevaluasi kinerja menteri, Presiden bisa mendengarkan keluhan dan masukan masyarakat. Misalnya soal kereta cepat Jakarta – Bandung dibawah komando Rini Soemarno, itu kan bisa dilihat,” kata Ray mencontohkan.
Ditambahkan, dua partai politik yang bergabung dengan pemerintah yakni Golkar dan PAN alangkah lebih baik memang diakomodir. Hanya saja, apa dan bagaimana bentuknya, Presiden mempunyai hak prerogratif yang menentukan dan keputusannya tidak bisa diganggu gugat.
“Kalaupun toh diberi kursi di kabinet, itu sepenuhnya ditangan Presiden,” demikian Ray Rangkuti.
Lporan: Sumitro
Artikel ini ditulis oleh:
