Jakarta, Aktual.com – Indonesia Democracy Monitor (Indemo) merayakan hari jadinya yang ke-17 sekaligus memperingati 43 tahun Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari) di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (15/1).

Peringatan tersebut juga menggelar Seminar Kebangsaan bertajuk “Menyikapi Perubahan, Kebangkitan Populisme” dengan pembicara, aktivis Malari Hariman Siregar, Pengamat Politik dan Sosial Yudi Latif, Pengamat Ekonomi Faisal Basri dan Peneliti STF Driyarkara Herry Priyono.

Hariman Siregar mengatakan, pada tanggal yang selalu dikait-kaitkan dengan Peristiwa Malari 74 ini, semua aktivis berkumpul bukan saja dalam rangka nostalgia tetapi juga mengingatkan kembali cita-cita reformasi di tahun 1999, yang hingga kini belum tercapai. Yang justru, menimbulkan “distrust” atau ketidakpercayaan publik terhadap pruduk reformasi itu sendiri.

“Kita lihat dalam masyarakat, kalau di politik kita buka demokrasi, di ekonomi kita buka pasar bebas, sosial kita bicara civil society, di hukum kita bicara kepastian hukum. Kalau kita bicara 4 hal ini sangat jauh dari cita-cita awal,” ujar Hariman yang menjadi Keynote Speaker dalam diskusi tersebut, Minggu (15/1).

Lebih lanjut, Hariman mengungkapkan, sejak reformasi tahun 1999 Indonesia telah mengalami empat kali pemilihan presiden yang berjalan aman. Menurutnya, pengalaman demokrasi tersebut seharusnya bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang matang.

Namun, kondisi kaburnya kepercayaan terhadap suatu rezim justru membuat masyarakat berpikir tidak rasional dan mengenyampingkan demokrasi. Ada gejala penolakan terhadap pemimpin yang tak dikehendaki, padahal figur tersebut sudah terpilih. Khawatirnya, hal serupa bisa berlangsung dalam demokrasi Indonesia kedepan.

“Seperti Donald Trump, kemaren menang. Tapi tidak dipercaya menang. Jadi ini tidak bisa dianggap main-main. Ini peringatan. Asal dalam 4 tahun elite bisa kembalikan kepercayaan dan rakyat bisa jadi rasional. Tapi kalau fasis akan menghambat proses guaranted globalisasi,” katanya.

Laporan: Nailin In Saroh

(Nebby)