Jakarta, Aktual.co — Beberapa politikus Partai Golkar mulai merancang skenario menjegal Aburial Bakrie (Ical) sebagai ketua umum DPP Golkar hasil Munas XI di Bali.
Selain menyelenggarakan munas tandingan pada awal 2015, juga mendesak agar Kementerian Hukum dan HAM tidak mengesahkan kepengurusan Golkar yang digelar kubu Ical.
“Kemenkumham tidak bisa terburu-buru mengesahkan hasil Munas IX yang dilaksanakan Aburial. Apalagi kami tengah menyiapkan Munas yang benar nanti pada Januari 2015. Munas itu nantinya sebagai wadah konsolidasi dan penyelamatan Golkar,” ujar politikus Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa yang dikenal sebagai penentang Ical.
Agun juga menegaskan bahwa Ial sudah tidak dapat dipertahankan sebagai Ketum karena sudah terbukti gagal. Selain kalah dalam Pemilu, juga gagal total dalam Pilpres.
“Ical harusnya malu dan tau diri. Sudah tidak menang Pileg, Nyapres kalah tapi masih ngotot,” tergasnya.
Legalitas Munas IX, imbuh Agun, sudah jauh melenceng karena semua dilakukan Ical dengan penuh rekayasa dan pemutarbalikan fakta.
“Bagaimana kami katakan sah kalau Munasnya semua dia sendiri yang buat. Ini ibarat main bola, mulai dari penjual tiket pertandingan, panitia, pemain, wasit, bahkan penontonnya pun dibuat sendiri. Tidak sehat kan,’ tegasnya.
Menurut Agun, dalam Golkar tak ada seseorang pun yang memiliki hak prerogatif yang bersipat individu. Sebab paradigma partai beringin sudah pakem, yakni kedaulatan di tangan anggota. Tapi ini kan kedaulatan di tangan satu orang. Makanya harus diluruskan,” tuntas Agun.
Laporan: Sahlan
Artikel ini ditulis oleh:
