Jakarta, Aktual.com — Acara Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta diakhiri dengan ditandatanganinya pinjaman oleh negara anggota.
Kesepakatan pinjaman senilai USD1,6 miliar dikucurkan ke beberapa negara anggota, termasuk Indonesia. Kali ini, Indonesia mendapat pinjaman USD824 juta.
“Kesepakatan itu sudah ditandatangani dalam Sidang Tahunan ke-41 Board of Governors yang berakhir pada hari Kamis,19 Mei 2016, ini,” ujar Presiden IDB, Ahmad Mohamed Ali di acara tersebut, Jakarta, Kamis (19/5).
Sebelumnya, Indonesia dan IDB telah menandatangani kesepakatan dalam kerangka Member Country Partnership Strategy (MCPS) untuk jangka waktu 2016-2020 sebesar US$ 5,2 miliar.
Kerja sama MCPS ini merupakan sebuah program yang akan didukung oleh IDB di Indonesia yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik dan pengembangan keuangan Islam yang inklusif. Sekain itu juga, untuk pengembangan usaha dan dukungan terhadap integrasi regional yang kesemuanya juga mengacu pada dokumen Sustainable Development Goals (SDGs).
Dalam kesempatan itu, Ali menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas penyelenggaraan Sidang Tahunan yang berjalan sukses ini.
“Kami juga berterima kasih kepada para anggota Dewan Gubernur yang telah bersidang dan mencapai berbagai kesepakatan yang positif bagi kemajuan negara-negara anggota,” tandas dia.
Dia kembaki melanjutkan, program-program IDB ke depan akan difokuskan pada bidang pembangunan generasi muda dan infrastruktur, serta kerangka pembangunan strategis 10 tahun. Seluruh program pembangunan ini juga sejalan dengan tujuan yang ditetapkan SDGs.
“Selain itu, IDB juga berkomitmen untuk terus mempromosikan penerapan keuangan syariah dalam setiap program yang dilakukan,” tegas Ali.
Tahun ini, IsDB juga mendapatkan anggota baru, satu negara dari Afrika, Guyana, yang menjadi anggota ke-57. Dengan demikian, seluruh anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah menjadi aggota IDB.
Selain sidang Dewan Gubernur, Sidang Tahunan ke-41 kali ini juga menghadirkan beragam diskusi dan seminar yang membahas isu mengenai pembangunan seperti infrastruktur, pembangunan manusia, lingkungan, keuangan syariah, Sukuk, dan juga SDGs.
Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, topik mengenai keuangan syariah sangat mengemuka dalam rangkaian seminar dan diskusi yang dilaksanakan. Karakteristik keuangan syariah seperti transparansi, kemitraan, keadilan, dan orientasi pada sektor riil diyakini sangat efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi, termasuk dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi.
Dalam perspektif nasional, kata Menkeu, Indonesia telah menerjemahkan dan mengintegrasikan SDGs ke dalam agenda pembangunan nasional dan daerah.
Antara lain, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencerminkan agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf kalla dalam pembangunan nasional yang dikenal dengan nama Nawa Cita.
“Pemerintah telah menargetkan penurunan kesenjangan dengan menurunkan koefisien Gini menjadi sebesar 0,36 pada akhir tahun 2019 dari kondisi di tahun 2014 sebesar 0,41,” ujar dia.
Bambang mengungkapkan, pemerintah juga berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca nasional sebesar 29 persen dari tingkat yang diproyeksikan pada tahun 2030 melalui peningkatan perlindungan hutan dan meningkatkan energi terbarukan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam kesempatan ini menginisiasi penyelenggaraan Konferensi Keuangan Syariah Tahunan untuk yang pertama kali.
Sukuk, tegas Menkeu, menjadi instrumen investasi yang berkembang pesat di negara-negara Islam. Green sukuk, selain regular sukuk juga dibahas karena dipercaya mendukung impact investment.
Sidang Tahunan kali ini dihadiri oleh 5.035 peserta, di mana 1.021 diantaranya adalah peserta internasional. Selain menggelar pameran, Sidang Tahunan ini juga menyelenggarakan pameran yang diikuti oleh 158 peserta, dimana 62 adalah peserta lokal.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
