Dari kiri Purnawirawan TNI Mayjen Pur Koesnadi Kardi, Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf dan Direktur YLBHI Bahrain memberikan pandangan saat menjadi pembicara diskusi publik dalam rangka memperingati hari HUT TNI yang ke 61 di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Senin (3/9). Diskusi Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan mengangkat tema " Problematika Operasi Militer Selain Perang". Aktual/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Pasukan Negara Islam Suriah dan Irak (ISIS) semakin terdesak dalam perang saudara di Suriah. Menurut Informasi, ISIS tengah membangun kekuatan baru di Filiphina sebagai markas di Asia Tenggara.

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menilai adanya informasi seperti itu harus membuat aparat keamanan baik itu Polri, TNI maupun BIN lebih waspada.

Dalam hal ini lembaga intelijen, khususnya BIN yang memilki peran sentral untuk melakukan upaya deteksi dini dan melakukan intelligence sharing kepada lembaga penegak hukum. Sehingga bisa mengantisipasi aksi-aksi terorisme yang mungkin terjadi.

Selain itu, menurutnya, adanya infiltrasi kelompok ISIS di berbagai jaringan di tanah air juga harus mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya, beberapa ormas garis keras sudah terindikasi menjadi proxy dari ISIS di Indonesia.

“Bahkan, ada pentolan ormas yang jelas-jelas membaiat warga untuk menjadi pengikut ISIS,” ujar Charles di Jakarta, Rabu (7/12).

Ia mengatakan, ancaman jaringan dan ideologi ISIS bukan hanya menyangkut aksi-aksi terorisme saja. Tetapi juga dengan cara mengganggu stabilitas politik nasional dan melalui aksi makar.

Charles mengingatkan, rakyat Indonesia harus waspada karena kelompok dan ideologi ISIS tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Oleh karena itu, kata dia, jaringan tersebut harus segera dimatikan.

“Yang bahaya adalah penyebaran paham radikal. Bagaimana langkah antisipatif dari pemerintah, aparat dan BIN dalam menangkal paham radikalisme itu?,” kata Politisi PDIP ini.

Karenanya, lanjut Charles, BNPT, BIN maupun Polri harus mampu melakukan infiltrasi yang efektif ke jaringan-jaringan tersebut sehingga bisa mengetahui penyebaran paham dan proses rekruitmen yang dilakukan oleh kelompok ISIS.

“Keterlibatan PPATK juga penting untuk melacak aliran dana. Follow the money. Apabila diputus aliran dana nya maka tentu akan mempersulit gerakan mereka,” kata Charles.

Menyinggung perlu kah perketat pengamanan di daerah perbatasan dengan Filipina, Charles mengatakan militer Indonesia atau TNI sudah sewajibnya bertanggungjawab melakukan itu.

“Ada tidaknya ancaman dari ISIS sudah sewajarnya TNI mengamankan perbatasan secara maksimal,” tandasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebutkan ISIS tengah membangun kekuatan baru di Filipina yang dikabarkan bakal jadi markas Asia Tengara.

Bahwa Filipina Selatan tengah diincar oleh ISIS untuk membuat markas kawasan Asia Tenggara,” ujar Gatot Nurmantyo dalam acara seminar ‘Preventive Justice dalam Antisipasi Perkembangan Ancaman Terorisme’ yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (6/12).

(Nailin Insa)

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid