Jakarta, Aktual.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua memprediksi kisruh yang sedang terjadi antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan Pemerintah Indonesia akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Papua.
“Asesmen BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2017 berada pada kisaran 3-3,5 persen dengan kecendrungan bias atas,” kata Kepala KPw BI Papua Joko Supratikto, di Jayapura, Selasa (7/3).
Ia menjelaskan BI telah meperkirakan pertumbuhan ekonomi Papua pada triwulan II 2017 akan mengalami kontraksi di kisaran 15-15,6 persen dengan kecendrungan bias bawah.
“Rendahnya angka perkiraan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kinerja pertambangan seiring belum adanya kesepakatan izin ekspor Freeport,” ujarnya.
Joko mengakui hingga kini BI belum bisa mengeluarkan rekomendasi untuk mengantisipasi masalah ekonomi dan sosial akibat kisruh yang melanda perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
“Terus terang kita lebih pada yang sifatnya jangka panjang, memang kami menyadari kalau ada perumahan karyawan Freeport pasti ada dampak sosial yang cukup besar. Tapi ini akan menjadi salah satu bagian kajian kita untuk mengeluarkan asesmen,” kata dia.
Pada kesempatan lain, Joko sempat menuturkan BI Papua memperkirakan pertumbuhan ekonomi Papua pada 2017 mencapai 6,5 persen dengan kecenderungan bias atas.
“Salah satu faktor pendorong perekonomian adalah produksi tambang yang diasumsikan kembali normal pasca kerusakan mesin produksi salah satu pelaku tambang dominan yang terjadi pada semester I 2016,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Papua bisa tidak tergantung dari sektor pertambangan, asalkan ada peningkatan signifikan produksi beberapa sektor pangan, seperti perikanan dan padi.
Hanya saja, hal tersebut masih membutuhkan waktu cukup panjang, dan sektor pertambangan masih akan mendominasi pertumbuhan ekonomi Papua dalam beberapa tahun ke depan.
“Kami tahun ini proyeksikan pertumbuhan Papua mencapai 8-9 persen, tapi itu masih ditopang oleh pertambangan. Kami akan mencoba supaya Papua tidak tergantung dari tambang, makanya kita kerja sama dengan pemerintah daerah melalui pembagian lima wilayah adat yang masing-masing punya produk unggulan,” ujar Joko.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
