Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai adanya simpang siur informasi terkait kegiatan impor senjata api yang dilakukan Brimob Polri mencerminkan tidak adanya kordinasi antar institusi terkait.
Pemerintah, lanjutnya, harus segara menyelesaikan polemik tersebut sesegera mungkin agar tidak terus menerus menjadi isu liar di publik.
“Informasi yang simpang siur menunjukkan tidak adanya koordinasi di dalam pemerintahan termasuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (2/10).
Pihak yang terkait, lanjutnya, dalam hal ini mungkin presiden seharusnya mengambil alih dengan memanggil semua pihak, baik itu Panglima TNI, Kapolri, Menko Polhukam, Menhan, dan mungkin juga KaBIN kemudian secara satu suara informasi itu selesai.
Pun demikian, sambung Fadli, sebagai fungsi pengawasan DPR melalui komisi mitra kerja pemerintah terkait dapat inisiatif melakukan klarifikasi dengan salah satunya membuat rapat kordinasi atau rapat gabungan antara komisi I dengan komisi III DPR.
“Nanti kita diskusikan dulu dengan pimpinan Komisi I dan Komisi III kira-kira seperti apa atau rapat koordinasi saja karena ini menyangkut juga hal yang sangat sensitif terutama persoalan senjata. Bisa saja kita adakan semacam rapat koordinasi lah, mungkin di tingkat pimpinan,” ujar politikus Gerindra itu.
“Kalau (rapat) yang rutin kan bisa di komisi masing masing terkait. Tapi ini kan ada kaitan antara Komisi I dan Komisi III mitra kerjanya,” paparnya.
Ketika ditanyakan, kapan rencananya DPR RI menggelar rapat kordinasi untuk memanggil kedua mitra komisi tersebut, ia mengatakan bahwa kemungkinan setelah HUT TNI.
“Nanti kita carikan waktunya secepatnya. Bisa saja setelah HUT TNI,” pungkasnya.
(reporter: Novrizal)
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Eka
