Jakarta, Aktual.co —Pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa dirinya pernah ditipu DPRD di anggaran 2012-2013, tampaknya bakal menjadi ‘bumerang’.
Lantaran pernyataannya itu jadi salah satu yang akan dipertanyakan DPRD DKI jika jadi menggunakan hak interpelasi atau hak bertanya ke Ahok sebagai Gubernur DKI.
Disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana mengatakan, kalau memang benar Ahok pernah merasa ditipu dewan, harusnya disertai penjelasan di bagian mana penipuan itu terjadi.
“Jangan bicara sembarangan. Kita ingin bertanya, kapan tahun 2012-2013 DPRD menipu ‘ente’ (Ahok). Jangan bicara sembarangan di publik. Inilah yang akan kita evaluasi,” ujar pria yang biasa disebut Haji Lulung itu, di DPRD DKI, Kebun Sirih, Senin (16/2).
Kalau di hasil rapim gabungan DPRD siang ini ternyata mayoritas dewan ingin hak interpelasi diajukan ke Ahok, Lulung juga mengaku tak bisa berbuat apa-apa. “Saya juga gak bisa jagain dia (Ahok),” ujar dia.
Selain itu, kata dia, kabar yang menyebut Ahok menggunakan tim sendiri yang disebut ‘Tim 20’ saat merancang e-budgeting di draf APBD 2015, juga bakal dipertanyakan dewan.
“Proses e- budgeting yang dimasukan sesudah pembahasan ini jadi masalah,” ujar dia.
Tudingan bahwa DPRD telah menipu, dilontarkan Ahok, Kamis (12/2) lalu di Balai Kota DKI. Karena itu dia menolak draf APBD dibuat dengan bentuk mekanisme yang ‘lama’ seperti keinginan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Itu yang saya katakan 2013 dan 2014 kita ditipu. Kita sudah bahas setengah mati, coret setengah mati, masa tiba-tiba cuma staf DPRD cuma ketik-ketik lalu dicampurin (anggaran). SKPD (Pemprov) kan jadi kaget. Seringnya merasa kita ngga masukin kok (anggaran) tapi malah muncul. Justru yang kita minta kok malah hilang,” ungkap Ahok.
Dengan cara-cara seperti itulah, ujar Ahok, DPRD mencari keuntungan di APBD sebelumnya. Yakni dengan memotong anggaran hingga 20 sampai 50 persen.
“Makanya banyak sekolah, gedung kantor, rumah sakit, yang ngga jadi (dibangun) karena uangnya dikorup. Ngga ngerti motongnya loh, mereka pikir masa sih dipotong 20 persen ngga bisa, akhirnya proyek jembatan dan sebagainya jadinya setengah-setengah,” tuding dia.
Dia beralasan hal itu yang membuat Pemprov DKI tidak bisa bekerja, sementara APBD telah disetujui oleh Kemendagri. Alasan-alasan itu yang mendorong Ahok ‘nekat’ memasukan APBD yang belum ditandatangani pimpinan dewan ke dalam sistem e-budgeting.
“Makanya saya ngga mau, maunya pake e-budgeting. Pakai tanda tangan mereka ngga? Nggak dong,” ujar dia.
Tambah Ahok, “Kalau ngga pakai model e-budgeting ditipu lagi ngga kita kaya dulu? Tipu lagi, masa saya 3 tahun ketipu, saya cuma lima tahun jadi gubernur.”
Artikel ini ditulis oleh:
