Jakarta, Aktual.com – Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) beberapa dugaan insiden kebocoran data.
“Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah PSE yang diduga mengalami kebocoran data, termasuk di Kemensetneg,” kata Ariandi, Minggu (11/9).
Menurut dia, pihaknya juga melakukan upaya mitigasi untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar.
Ariandi menambahkan BSSN juga berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya guna mengambil langkah-langkah hukum. “Misalnya dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum,” ucapnya.
Meski begitu, BSSN menegaskan keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga BSSN memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh PSE memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing.
Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. “Setiap PSE harus menyelenggarakan sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab,” katanya, menambahkan.
Nama ‘Bjorka’ muncul terkait peretasan data dari Indonesia sejak Agustus lalu. Dia mengklaim sudah meretas sejumlah data dari Indonesia.
Salah satunya korbannya adalah surat menyurat milik Presiden Joko Widodo. Termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Klaim Bjorka itu disebarluaskan akun Twitter “DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence” yang kemudian viral. Isu tersebut kemudian menjadi salah satu topik bahasan terpopuler di Twitter.
Bjorka juga membobol data milik WNI yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia juga mengklaim punya 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Warto'i
