Jakarta, aktual.com – Menanggapi isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Meutya Hafid, dengan tegas membantah kabar tersebut.
Meutya menyatakan bahwa isu Munaslub sengaja disebarkan oleh pihak tertentu untuk mengganggu kekompakan internal Golkar. Saat ini, menurutnya, seluruh kader sedang memusatkan perhatian untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di berbagai lini, baik eksekutif maupun legislatif.
“Partai Golkar tengah fokus mengawal berbagai kebijakan dan program Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin seluruh program Bapak Presiden dapat berdampak langsung ke masyarakat serta tersampaikan dengan baik. Tidak ada rencana untuk mengadakan Munaslub,” ujar Meutya kepada wartawan, Senin (4/8).
Ia juga menyatakan bahwa kemunculan isu Munaslub merupakan upaya untuk meretakkan kekompakan partai. “Munculnya isu mengenai Munaslub dan isu lain yang beredar kemungkinan untuk memecah Partai Golkar yang tengah solid untuk mendukung dan mengawal program Presiden Prabowo Subianto di eksekutif maupun legislatif. Bahkan kami meyakini seluruh kader Partai Golkar di pusat sampai ke tingkat desa tengah fokus mengawal program-program Bapak Presiden yang berdampak positif bagi masyarakat,” tambah Meutya, yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi Digital RI.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Ketua Umum Bahlil Lahadalia justru tengah menargetkan penyelesaian Musyawarah Daerah (Musda) di seluruh 38 provinsi pada akhir tahun 2025. Oleh karena itu, ia memastikan bahwa tidak ada relevansi antara kegiatan Musda dengan isu Munaslub.
“Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil Lahadalia menargetkan seluruh Musda untuk 38 provinsi dapat selesai akhir tahun 2025 ini. Sehingga tidak ada hubungannya dengan Munaslub atau isu-isu lain yang berkembang,” ujarnya.
Senada dengan Meutya, Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Golkar, Nusron Wahid, juga membantah adanya wacana Munaslub. Ia menegaskan bahwa tak ada pembahasan mengenai isu tersebut, baik di internal partai maupun lingkungan Istana.
“Sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang masalah isu munaslub,” ujar Nusron yang juga Menteri ATR/BPN.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
