Jakarta, aktual.com – Rentetan aksi demonstrasi yang terjadi selama akhir Agustus 2025 sudah pasti ditunggangi. Mantan Kabais TNI Soleman B. Ponto tak menampik itu. Pasalnya aksi berlangsung ricuh dan menyasar kantor polisi, DPR bahkan kediaman pribadi pejabat publik. Lebih menyedihkan lagi, aksi meluas ke wilayah lain selain di Ibu Kota.
Menurut Ponto, bukan tidak mungkin adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Singkatnya: cipta kondisi. Seluruh elemen yang terganggu dengan kebijakan pemerintah menjadikan aksi sebagai momentum untuk menggulingkan pejabat tertentu, atau sekadar membuat kisruh demi terbukanya ruang bargaining.
“Memanfaatkan situasi itu bukan hal yang luar biasa, itu biasa. Justru menjadi luar biasa kalau tidak ada yang bermain,” kata Ponto, di Jakarta, Senin (1/9).
Baca Juga:
Tegakan Supermasi Sipil dan Cegah Darurat Militer
Namun demikian, dirinya menilai spekulasi tersebut terlalu jauh. Sebatas asumsi saja. Sebab, situasi yang terjadi sekarang ini memang sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Khususnya pada dua lembaga yakni DPR-Polri.
“Murni atau tidak murni pergerakan, itu lah kenyataan yang ada. Masyarakat itu sudah pintar sekarang. Memang Polri-DPR sudah tidak benar,” katanya.
Dia meyakini demonstrasi ricuh yang terjadi belakangan ini dipicu dari kekecewaan publik terhadap kepongahan anggota DPR dan Polri. Menjadi memanas ketika ada pengemudi ojol yang tewas. Amarah publik kepada DPR-Polri juga memiliki dasar yang kuat.
“Sekian tahun kita lihat Polri membuat undang-undang memperkuat diri. Sementara DPR memperkaya diri. Rakyat malah tercekik dengan pajak. DPR harusnya memperjuangkan rakyat, malah joget-joget,” tuturnya.
“(Kericuhan) Itu lah energi yang terakumulasi. Begitu ada pemicu lantas meluas. Jadi jangan kita berpikir terlalu jauh. Kita harus mengaku diri, memang banyak enggak benar sekarang. Bagaimana rakyat itu menjadi objek kekuasaan,” sambung Ponto.
Baca Juga:
Hindari Darurat Militer, Setop Penjarahan!
Dia menilai serangan terhadap DPR, Mako Brimob, Polda Metro Jaya, Polres, termasuk DPRD dan Polres di daerah secara telak membuktikan kekecewaan masyarakat terhadap dua institusi itu. Artinya, tak ada solusi jitu selain mereformasi Polri dan DPR untuk menenangkan massa.
“Jadi rakyat sudah merasa menjadi musuh pemerintah. Rakyat itu terluka terus ke mana mereka mengadu? Jangan dibelokkan karena memang ada yang enggak benar dengan sistem di DPR-Polri,” keluhnya.
Baca Juga:
Mengapa dan Siapa di Balik Aksi Anarkis Jelang satu Tahun Pemerintahan Prabowo?
Ponto juga menyebutkan, mundurnya pejabat publik bisa menenangkan masyarakat. “Bila perlu dimundurkan,” katanya. “Jangan ada asap malah asapnya yang dikipas-kipas,” tambahnya.
Tanpa adanya langkah radikal mereformasi Polri-DPR dan mencopot petinggi polisi, kata Ponto, upaya menenangkan masyarakat akan sia-sia. “Masyarakat sudah radikal, maka harus ada langkah antiradikal. Meresponsnya harus dengan kebijakan radikal,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Erwin C Sihombing
Eka Permadhi
