Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendukung langkah diplomatik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang menolak pengakuan sepihak Israel terhadap wilayah Republik Federal Somalia. Ia menilai sikap tersebut mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam menjunjung prinsip kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Posisi Indonesia dalam pernyataan bersama ini sepenuhnya sejalan dengan kepentingan nasional dan komitmen global Indonesia, khususnya dalam menolak segala bentuk legitimasi terhadap agenda separatisme yang berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi stabilitas kawasan dan tatanan internasional,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, Minggu (11/1/2026).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan apresiasi kepada Kemlu RI atas keikutsertaan aktif Indonesia dalam Pernyataan Bersama Para Menteri Luar Negeri yang secara tegas menolak pengakuan sepihak Israel terhadap wilayah Somalia.
Menurut Sukamta, sikap Indonesia yang bergabung bersama para Menteri Luar Negeri dari Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Republik Arab Mesir, Republik Demokratik Rakyat Aljazair, Republik Indonesia, Republik Islam Iran, Negara Palestina, Kerajaan Arab Saudi, Republik Turki, Republik Federal Somalia, serta negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya menunjukkan kuatnya solidaritas internasional dalam menjaga prinsip keutuhan wilayah negara.
“Pernyataan bersama negara-negara OKI menegaskan penolakan terhadap pengakuan sepihak Israel atas wilayah ‘Somaliland’ di Republik Federal Somalia, mengecam keras kunjungan ilegal pejabat Israel ke wilayah tersebut pada 6 Januari 2026, serta menilai tindakan itu sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Somalia dan norma hukum internasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sukamta mendorong Kemlu RI untuk terus mengambil peran proaktif dan konstruktif dalam forum multilateral. Menurutnya, penguatan prinsip keutuhan wilayah Somalia perlu diperjuangkan melalui mekanisme hukum internasional dan diplomasi di berbagai forum global, termasuk Majelis Umum PBB.
Di sisi lain, konsolidasi sikap negara-negara anggota OKI juga dinilai penting agar posisi bersama tetap solid dan konsisten menghadapi dinamika geopolitik di Afrika Timur.
“Diplomasi Indonesia harus konsisten dan berbasis hukum internasional untuk menjaga stabilitas kawasan Afrika Timur, mengamankan jalur perdagangan internasional, serta memperkuat peran Indonesia sebagai penjaga norma internasional dan jembatan dialog global,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
