Jakarta, aktual.com – Polemik penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024 kembali mengemuka dan memantik perhatian publik. Persoalan ini tidak lagi semata soal teknis penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga merembet ke ranah politik nasional. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, menyampaikan dugaan adanya keterlibatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam proses penambahan kuota tersebut.
Islah mengungkapkan hal itu dalam podcast YouTube Akbar Faizal Uncensored. Ia mengaku mendapatkan informasi langsung dari Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, pada 2023. Informasi tersebut berkaitan dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul-Aziz Al Saud yang membahas penambahan kuota haji Indonesia.
Menurut Islah, dalam pertemuan strategis tersebut, Menteri Agama justru tidak dilibatkan. Padahal, urusan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Agama. Situasi ini, kata Islah, memunculkan tanda tanya besar mengenai proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat.
Islah menyebut Presiden Jokowi justru mengajak Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Dito Ariotedjo, dalam pertemuan tersebut.
“Kata Gus Yaqut begini ketika itu, bahwa Indonesia mendapatkan kuota tambahan 20.000 dari Muhammad bin Salman. Tapi sampai saat ini saya tidak dilibatkan dalam proses itu. Presiden itu yang diajak adalah Dito. Dito mantan Menpora,” ujar Islah, dikutip Jumat (16/1/2026).
Nama Dito Ariotedjo kemudian menjadi sorotan lantaran memiliki hubungan keluarga dengan pemilik biro perjalanan haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur. Fakta ini memunculkan kecurigaan publik terkait transparansi dan tata kelola pembagian kuota tambahan haji tersebut.
Selain Dito, Islah juga menyebut Presiden mengajak Erick Thohir yang kala itu menjabat Menteri BUMN serta Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara. Namun, absennya Menteri Agama dalam pertemuan diplomatik itu dinilai sebagai kejanggalan serius dalam proses kebijakan publik.
Islah juga mengungkap bahwa Yaqut Cholil Qoumas sempat berencana memberikan kesaksian di hadapan Panitia Khusus Angket Haji DPR RI. Kesaksian tersebut rencananya membahas pembagian tambahan kuota 20.000 jamaah haji yang dinilai tidak sesuai ketentuan dan prinsip keadilan.
Namun rencana itu tak terealisasi. Menurut Islah, Presiden menugaskan Yaqut untuk menggantikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Perdamaian Dunia di Prancis. Penugasan tersebut membuat Yaqut absen dari agenda penting DPR.
Islah menyebut perjalanan dinas itu berlangsung lebih lama dari yang dijadwalkan.
“Putar-putar di Eropa, karena dia belum dapat sinyal untuk segera kembali. Karena kalau dia kembali, dia tetap akan dipanggil oleh Pansus,” kata Islah.
Lebih jauh, Islah menilai polemik kuota haji ini tidak semata menyasar Yaqut Cholil Qoumas. Ia menduga ada kepentingan politik yang lebih besar, yakni mengarah pada Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Menurutnya, Yahya dinilai tidak sejalan dengan lingkar kekuasaan Presiden.
“Ya karena Gus Yahya tidak bisa dikendalikan oleh gengnya Jokowi di PBNU. Sehingga dia harus dirontokkan,” ujar Islah.
Islah juga menyinggung dugaan adanya tekanan politik agar Yahya Cholil Staquf mundur dari jabatannya, bahkan menyentuh ranah personal.
“Kalau ingin adikmu selamat, ya kamu harus segera mundur,” kata Islah menirukan dugaan pernyataan tersebut.
Dalam konteks yang lebih luas, Islah turut menyoroti kondisi penegakan hukum di Indonesia. Ia menilai independensi Komisi Pemberantasan Korupsi telah melemah sejak revisi Undang-Undang KPK pada 2019.
“Apalagi Undang-Undang KPK sudah dirubah oleh Jokowi. Selesai. Sebelum Jokowi lengser, formatur, komisioner, dan semuanya sudah ditetapkan oleh Jokowi,” ujarnya.
Hingga kini, pernyataan-pernyataan tersebut masih menuai polemik. Pemerintah dan pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, isu kuota haji 2024 terus menjadi perhatian publik karena menyangkut kepentingan jutaan calon jamaah haji Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
