Jakarta, Aktual.com — Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan penambahan fakultas kedokteran (FK) serta peningkatan kapasitas penerimaan mahasiswa. Presiden menilai Indonesia masih kekurangan lebih dari 100.000 dokter sehingga diperlukan langkah luar biasa untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis nasional.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam kebijakan penambahan fakultas kedokteran baru. Menurutnya, upaya mengejar kuantitas dokter tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan, kebutuhan dokter spesialis, serta akses masyarakat terhadap pendidikan kedokteran.
“Menambah program studi kedokteran umum harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai kita hanya mengejar jumlah, tetapi kualitas dokter dan layanan kesehatan justru terabaikan,” ujar Edy, Senin (19/1/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, membangun fakultas kedokteran bukanlah perkara instan. Diperlukan ekosistem pendidikan yang lengkap, mulai dari dosen berkualifikasi, rumah sakit pendidikan, hingga sistem pembinaan klinik yang memenuhi standar.
“Ini bukan sekadar membuka program studi, tetapi membangun ekosistem pendidikan kedokteran yang kompleks dan mahal,” tegasnya.
Berdasarkan data Konsil Kesehatan Indonesia, saat ini terdapat sekitar 279 ribu dokter teregistrasi—terdiri atas dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis—untuk melayani sekitar 287 juta penduduk. Secara nasional, rasio dokter mendekati standar minimal, namun persoalan kekurangan dokter spesialis dan ketimpangan distribusi masih terjadi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Karena itu, Edy menilai solusi pemenuhan dokter nasional tidak bisa semata-mata dengan memperbanyak FK. “Yang paling mendesak justru pendidikan tenaga medis level spesialis. Kita perlu membuka lebih banyak program pendidikan dokter spesialis, baik berbasis universitas maupun rumah sakit pendidikan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan daerah 3T,” ujarnya.
Selain itu, Edy juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan kedokteran. Menurutnya, tanpa intervensi negara, penambahan FK berisiko memperkuat kapitalisasi pendidikan yang hanya terjangkau masyarakat menengah ke atas.
“Kalau FK terus ditambah tetapi biaya kuliahnya mahal, kita justru menciptakan ketidakadilan baru. Anak-anak dari keluarga tidak mampu akan semakin sulit menjadi dokter,” kata Edy.
Ia mengusulkan agar setiap kebijakan penambahan FK dan kuota mahasiswa disertai pengendalian biaya pendidikan serta peningkatan beasiswa kedokteran. Komisi IX DPR RI, lanjut Edy, akan mengawal kebijakan pemerintah agar pemenuhan dokter nasional berjalan seimbang antara kuantitas, kualitas, pemerataan wilayah, dan keadilan akses pendidikan.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
