Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IV DPR RI Robert J. Kardinal, mendorong pemerintah segera melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan pertambangan. Dorongan itu disampaikan menyusul peristiwa banjir dan longsor di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Menurut Robert, tragedi yang menelan korban jiwa tersebut harus menjadi alarm nasional atas lemahnya pengawasan dan pengelolaan lingkungan di kawasan industri tambang.
“Peristiwa di IMIP tidak dapat dipandang semata sebagai bencana alam. Perlu ditelusuri keterkaitan antara kondisi daerah aliran sungai (DAS), aktivitas pertambangan, serta efektivitas pengawasan izin lingkungan di kawasan tersebut,” kata Robert dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).
Ia menegaskan, fokus utama pemerintah dan pelaku usaha saat ini harus diarahkan pada langkah pencegahan. Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci untuk menekan risiko banjir dan longsor, khususnya di wilayah dengan intensitas aktivitas tambang yang tinggi.
Robert juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan perusahaan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) serta pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi lahan.
“Industri boleh berkembang, tetapi keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan tidak boleh dikorbankan,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.
Berdasarkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), peristiwa tanah longsor terjadi di kawasan IMIP, Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada Rabu (18/2).
Peristiwa serupa juga terjadi pada 22 Maret 2025. Tiga pekerja dilaporkan tertimbun longsor di kawasan yang sama, dan dua orang di antaranya ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian.
Komisi IV DPR RI, lanjut Robert, akan mendorong penguatan fungsi pengawasan agar kejadian serupa tidak terus berulang di kawasan industri strategis nasional.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
