Jakarta, Aktual.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengingatkan masyarakat agar tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan digital, tetapi juga memahami risiko penggunaannya di tengah pesatnya digitalisasi sistem pembayaran. Hal itu disampaikan dalam peluncuran program Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK) dan gerakan AKU BISA SEJAHTERA yang digelar secara daring, Jumat (6/3/2026).
“Meningkatkan inklusi keuangan idealnya diimbangi oleh peningkatan literasi keuangan. Masalahnya tidak hanya soal masyarakat bisa menggunakan akun, QRIS, maupun yang lain, tetapi bagaimana mereka terliterasi,” kata Perry.
Bank Indonesia mencatat akses masyarakat terhadap layanan keuangan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks inklusi keuangan mencapai 92,74 persen, sementara tingkat literasi keuangan masih berada di angka 66,64 persen.
Kesenjangan tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang telah memiliki rekening bank atau menggunakan pembayaran digital, tetapi belum sepenuhnya memahami manfaat dan risikonya. Kondisi ini dinilai dapat membuka peluang terjadinya berbagai kejahatan finansial, seperti penipuan digital hingga praktik pinjaman online ilegal.
Seiring perkembangan teknologi, penggunaan sistem pembayaran digital juga semakin meluas di berbagai sektor ekonomi. Bank Indonesia mencatat layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kini telah digunakan oleh puluhan juta masyarakat di Indonesia.
“Sekarang QRIS tahun ini sudah hampir masif digunakan. Penggunanya hampir 60 juta. Kurang lebih tahun ini 50 juta penggunanya adalah UMKM. Oleh karena itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran perlu terus diimbangi dengan penguatan literasi keuangan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan capaian inklusi keuangan Indonesia saat ini tergolong baik karena berada di atas rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Meski demikian, menurutnya kesenjangan literasi masih menjadi tantangan yang harus diatasi.
“Inklusi keuangan progresnya signifikan. Namun, kesenjangan literasi masih ada dan tentunya kita terus berupaya agar masyarakat bisa mengelola risiko, terutama terkait arus kas dan rencana keuangan masa depan. Oleh karena itu, literasi digital menjadi salah satu prioritas dan solusi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kemudahan,” jelas Airlangga.
Ia juga menyinggung meningkatnya pemanfaatan berbagai produk keuangan oleh masyarakat, termasuk layanan investasi emas melalui bank emas. Jumlah nasabah layanan tersebut tercatat naik dari 3,2 juta orang pada Februari 2025 menjadi sekitar 5,7 juta orang saat ini.
Bagi pemerintah, kata Airlangga, perluasan akses layanan keuangan harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Capaian-capaian ini tidak lepas dari peran kementerian dan lembaga yang bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Kemenko Perekonomian untuk mendorong literasi serta kesejahteraan keuangan,” tuturnya.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
