Jakarta, aktual.com – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PB PMII M Shofiyulloh Cokro itu diikuti ratusan kader PMII dari berbagai daerah. Dalam demonstrasi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait dinamika geopolitik global yang dinilai berpotensi memengaruhi kedaulatan ekonomi, data, serta pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah desakan agar pemerintah Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dinilai berpotensi mengancam kedaulatan nasional.
Dalam orasinya, Cokro menegaskan bahwa Indonesia harus mempertahankan kedaulatannya dan tidak tunduk pada kepentingan politik maupun ekonomi global yang dianggap merugikan rakyat.
“Indonesia tidak boleh menjadi bagian dari skema global yang justru melemahkan kedaulatan bangsa sendiri. Kita menolak segala bentuk tekanan politik dan ekonomi yang membuat Indonesia kehilangan kontrol atas perdagangan, data, maupun sumber daya alamnya,” tegas Cokro di hadapan massa aksi.
Ia juga meminta pemerintah segera menarik diri dari Board of Peace (BoP) yang menurutnya berpotensi menjadi instrumen kepentingan geopolitik negara-negara besar. Cokro menilai kebijakan luar negeri Indonesia harus kembali berpegang pada prinsip kemandirian nasional dan politik bebas aktif yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Selain itu, PB PMII juga menyampaikan beberapa tuntutan lain. Pertama, mereka meminta pemerintah menghentikan kerja sama perdagangan melalui skema Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dinilai berpotensi membuka ruang dominasi ekonomi asing terhadap pasar domestik.
Kedua, PB PMII menolak berbagai bentuk aset maupun ekspansi industrialisasi yang terafiliasi dengan kepentingan Israel di sektor ekonomi. Sikap tersebut disebut sebagai bentuk konsistensi dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina serta penolakan terhadap praktik penjajahan.
Ketiga, organisasi mahasiswa tersebut menekankan pentingnya menjaga kedaulatan data nasional di tengah meningkatnya dominasi perusahaan teknologi global. Mereka menilai data warga negara merupakan komoditas strategis dalam ekonomi digital yang harus tetap berada di bawah kendali negara.
Keempat, PB PMII mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan tindakan genosida dan memperkuat penegakan hak asasi manusia secara nyata, bukan hanya dalam bentuk retorika diplomatik.
Kelima, mereka juga meminta pemerintah Indonesia meninjau ulang hubungan bilateral yang berkaitan dengan kebijakan tarif ekspor-impor antara Amerika Serikat dan Israel yang dinilai berpotensi merugikan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Keenam, PB PMII menegaskan bahwa kedaulatan sumber daya alam harus menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi nasional.
“Sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Tidak boleh ada skema perdagangan, investasi, atau tekanan geopolitik yang membuat bangsa ini kehilangan kendali atas kekayaan alamnya sendiri,” ujarnya.
Cokro menambahkan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari komitmen gerakan mahasiswa untuk terus mengawal kebijakan nasional agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat, keadilan global, serta nilai-nilai kemanusiaan.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. PB PMII juga menyatakan akan terus melakukan konsolidasi dengan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil guna memastikan kedaulatan Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
