Jakarta, Aktual.com – Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai dinamika yang terjadi di Kementerian Keuangan RI belakangan ini tidak bisa dianggap sebagai sekadar rotasi pejabat biasa.
Ia melihat adanya indikasi persoalan struktural yang berpotensi mengganggu stabilitas kepercayaan pasar terhadap pengelolaan fiskal nasional.
Noviardi juga menilai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers yang mengungkap adanya kebocoran informasi dari internal menjadi sinyal serius.
Informasi yang beredar, seperti kondisi kas negara yang disebut hanya cukup untuk beberapa minggu dan narasi negatif yang disampaikan kepada investor asing, dinilai telah membentuk ekspektasi pasar yang keliru.
“Dalam ekonomi modern, persepsi itu sama pentingnya dengan fundamental. Ketika informasi yang tidak akurat disebarkan dari dalam institusi sendiri, maka dampaknya bisa langsung terasa pada nilai tukar dan stabilitas pasar keuangan,” ujar Noviardi, di Jakarta, Minggu (26/4/2026).
Ia menilai tekanan terhadap rupiah yang sempat terjadi tidak sepenuhnya berasal dari faktor eksternal, melainkan juga dipengaruhi oleh sentimen domestik yang terbentuk akibat kebocoran informasi tersebut.
Lebih lanjut, Noviardi menyoroti pernyataan Menkeu yang menyebut pencopotan dua pejabat eselon I memiliki “sedikit” kaitan dengan isu kebocoran. Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya akumulasi persoalan internal yang tidak sederhana.
“Ini bukan hanya soal individu, tapi indikasi adanya masalah tata kelola dan koordinasi internal. Jika benar ada unsur sabotase atau konflik internal, maka ini harus dibenahi secara menyeluruh, bukan parsial,” tegasnya.
Selain itu, Noviardi juga menyoroti temuan terkait puluhan perusahaan asing yang diduga belum memenuhi kewajiban pajak secara optimal.
Menurutnya, praktik seperti under invoicing ekspor tidak mungkin terjadi tanpa adanya celah dalam pengawasan.
“Kalau ada indikasi perlindungan dari dalam, ini menjadi alarm serius bagi reformasi perpajakan kita. Negara berpotensi kehilangan penerimaan besar, sementara keadilan fiskal menjadi terganggu,” katanya.
Ia juga mengkritisi munculnya dokumen kebijakan pajak yang bahkan tidak sepenuhnya diketahui oleh Menteri, meskipun telah menggunakan tanda tangan elektronik.
Menurutnya, hal ini menunjukkan lemahnya sistem kontrol internal dan manajemen risiko di level strategis.
Tak kalah penting, Noviardi menyoroti persoalan sistem teknologi informasi perpajakan yang masih rentan. Gangguan pada sistem pelaporan pajak hingga dugaan akses yang diaktifkan kembali oleh oknum internal dinilai sebagai bentuk kerentanan serius dalam infrastruktur digital negara.
“Kemenkeu selama ini menjadi jangkar kepercayaan investor global. Lembaga seperti International Monetary Fund dan Standard & Poor’s masih menilai Indonesia dalam kondisi stabil. Tapi kalau di dalamnya ada disfungsi, maka kepercayaan itu bisa tergerus perlahan,” jelasnya.
Noviardi juga menegaskan pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan transparansi dalam setiap kebijakan strategis.
Ia juga mendorong pembentukan tim independen untuk menelusuri dugaan kebocoran informasi dan potensi pelanggaran di internal.
“Ini momentum untuk melakukan pembenahan total. Jangan sampai kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun justru runtuh karena persoalan internal yang tidak tertangani,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
