Jakarta, aktual.com — Sejumlah akademisi dan peneliti menilai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin perlu menjaga fokus pada mandat utama pengelolaan pertahanan negara.
Mereka mengingatkan agar kementerian pertahanan tidak terlalu jauh masuk ke wilayah kebijakan yang berada di luar tugas pokok dan fungsi pertahanan, terlebih dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah membangun desain keamanan nasional di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak stabil.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Heru Susetyo menilai penguatan sektor pertahanan harus tetap berada dalam kerangka negara demokrasi yang menempatkan kontrol sipil sebagai prinsip utama.
Menurut dia, desain keamanan nasional tidak boleh hanya dimaknai sebagai penguatan institusi militer semata.
“Pertahanan negara yang kuat bukan hanya soal memperkuat TNI atau aparat keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat sipil tetap menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi,” ujarnya.
Sementara itu, pakar hubungan internasional Prof. Connie Rahakundini Bakrie menilai dinamika geopolitik global memang mendorong banyak negara meningkatkan kapasitas pertahanannya.
Namun ia mengingatkan bahwa strategi keamanan nasional harus tetap dirumuskan secara terukur dan berbasis kepentingan nasional jangka panjang.
Menurut Connie, kementerian pertahanan seharusnya berfokus pada konsolidasi kekuatan militer, pembangunan industri pertahanan, serta perumusan strategi menghadapi ketegangan geopolitik dunia yang semakin kompleks.
Dosen hubungan internasional dan politik luar negeri dari Universitas Nasional, Jakarta, Dr. Robi Nurhadi menambahkan bahwa tantangan keamanan saat ini bukan hanya militer, tetapi juga berkaitan dengan perubahan konstelasi politik global dan rivalitas kekuatan besar.
Karena itu, Robi Nurhadi, kebijakan pertahanan harus diarahkan pada penguatan kapasitas strategis negara, bukan justru melebar ke berbagai sektor kebijakan lain yang berpotensi mengaburkan prioritas utama pertahanan nasional.
Di saat yang sama, Peneliti kebijakan publik dan good governance Gian Kasogi menilai belakangan muncul persepsi di ruang publik bahwa Menteri Pertahanan menjadi “menteri banyak urusan” karena kerap muncul dalam agenda yang tidak selalu berkaitan langsung dengan sektor pertahanan.
Ia mengingatkan agar kementerian pertahanan tetap bekerja dalam koridor mandat yang diberikan oleh Presiden.
“Menhan seharusnya fokus menangani isu keamanan dan pertahanan nasional. Ketika ruang geraknya terlalu jauh masuk ke wilayah politik ekonomi atau bisnis, maka muncul pertanyaan publik tentang batas peran dan desain kekuasaan dalam pemerintahan,” kata Gian.
Hal tersebut disampaikan para akademisi dan peneliti dalam diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Youth Congress pada Rabu, 11 Maret 2026 di Jakarta.
Forum ini membahas arah politik pertahanan Indonesia di tengah memanasnya geopolitik global, sekaligus menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan sektor keamanan, supremasi sipil, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
