Jakarta, Aktual.com – Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif berupa pemotongan anggaran untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah ini disiapkan jika konflik geopolitik dunia berlangsung lebih lama dan berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah telah menyusun sejumlah skenario fiskal untuk menghadapi tekanan ekonomi akibat krisis global. “Langkah yang diambil adalah pemotongan anggaran supaya kita tidak lewat daripada 3%,” ujar Airlangga dalam Media Gathering di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Pemerintah membuat simulasi jika konflik berlangsung lima, enam, hingga sepuluh bulan sampai akhir tahun anggaran. Meski demikian, hingga saat ini pendekatan efisiensi anggaran masih diterapkan karena konflik baru berlangsung sekitar dua minggu.
“Selama perangnya masih belum mencapai lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran dan tetap menggunakan maximum deficit 3%,” jelas Airlangga. Besaran efisiensi anggaran masih dihitung kementerian dan lembaga sebelum dilaporkan kepada Presiden. Pemotongan juga bergantung pada perkembangan harga minyak dunia yang berpengaruh pada belanja negara.
Selain pemotongan anggaran, pemerintah mempertimbangkan potensi tambahan penerimaan dari lonjakan harga komoditas strategis, seperti minyak, batu bara, nikel, dan kelapa sawit. Airlangga menyebut pemerintah juga mulai mengidentifikasi pos belanja operasional yang bisa dihemat tanpa mengganggu program prioritas nasional. “Macem-macem, bisa dari belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan. Masing-masing K/L juga ada program yang bisa disisir,” katanya.
Meski menyiapkan efisiensi, pemerintah memastikan program strategis tetap berjalan karena dianggap investasi jangka panjang bagi ekonomi nasional. Kebijakan fiskal akan terus dievaluasi mengikuti dinamika ekonomi global.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet paripurna pada Jumat (13/3/2026) meminta jajaran menteri menyiapkan langkah efisiensi energi dan anggaran. Beberapa opsi yang dibahas termasuk penghematan konsumsi BBM serta penyesuaian pola kerja pemerintahan. Presiden juga mencontohkan kebijakan penghematan energi di beberapa negara, seperti pengurangan hari kerja dan penerapan kerja dari rumah, untuk menghadapi potensi krisis ekonomi global.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
