Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, tewas dalam serangan udara di Teheran pada 17 Maret 2026. Pemerintah Iran mengonfirmasi syahidnya salah satu ‘arsitek’ Revolusi Iran 1979 tersebut pada hari yang sama, beberapa jam setelah kelompok Zionis Israel mengklaim telah menargetkan pejabat tinggi Iran dalam rangkaian serangan militer.
Al Jazeera melaporkan bahwa Larijani gugur bersama sejumlah pejabat lain, termasuk komandan milisi Basij, dalam serangan yang diklaim Israel. Konfirmasi itu disampaikan melalui media pemerintah Iran setelah klaim awal dari pihak Israel.
Sementara itu, The Guardian menyebutkan bahwa Larijani merupakan pejabat paling senior Iran yang syahid sejak konflik dengan Israel dan Amerika Serikat meningkat. Dalam laporannya ditegaskan, “Dewan Keamanan Nasional Iran memastikan kepala mereka, Ali Larijani, telah tewas,” sekaligus menandai besarnya dampak serangan tersebut terhadap struktur kepemimpinan Iran.
Gugurnya Larijani terjadi di tengah strategi militer yang secara terbuka menargetkan elite keamanan Iran. Serangan tersebut dinilai sebagai bagian dari eskalasi konflik yang semakin intens dan berisiko memperluas perang di kawasan Timur Tengah.
Reaksi internasional segera bermunculan. The New York Times melaporkan bahwa pemerintah China mengecam keras pembunuhan tersebut. Dalam laporan itu disebutkan, “China mengecam pembunuhan pemimpin Iran sebagai tindakan ‘tidak dapat diterima’ dan memperingatkan risiko eskalasi.”
Masih dalam laporan yang sama, Rusia juga menyampaikan kritik tajam terhadap serangan tersebut. Kremlin menilai tindakan tersebut melanggar prinsip dasar hubungan internasional. “Rusia menyebut serangan itu sebagai ‘pembunuhan’ terhadap kepemimpinan Iran dan mengecamnya keras,” tulis laporan tersebut.
Kecaman dari China dan Rusia menyoroti kekhawatiran atas meningkatnya praktik penargetan langsung terhadap pimpinan negara dalam konflik modern. Kedua negara menilai tindakan tersebut berpotensi memperburuk eskalasi dan mengancam stabilitas kawasan serta tatanan hukum internasional.
Artikel ini ditulis oleh:
Andry Haryanto
