Jakarta selalu punya hubungan yang rumit dengan air. Kota ini lahir dari pesisir, tumbuh dari pelabuhan, tapi juga terus dihantui laut yang perlahan naik dan tanah yang diam-diam turun.
Hari ini publik mengenalnya dengan nama Giant Sea Wall—tanggul laut raksasa yang digadang-gadang menjadi penyelamat Pantai Utara Jawa. Tapi sebenarnya, cerita proyek ini jauh lebih tua dibanding pemerintahan mana pun.
Ia sudah hidup sejak era kolonial Belanda, sempat muncul di masa Orde Baru, lalu berganti-ganti bentuk dan narasi di era Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan, hingga kini dihidupkan kembali secara masif oleh Prabowo Subianto.
Dan sepanjang perjalanan itu, media memainkan peran penting: membangun optimisme, memantik kritik, sekaligus membentuk persepsi publik tentang apakah Giant Sea Wall adalah solusi masa depan atau sekadar megaproyek mahal.
Ketika Batavia Mulai Takut Laut
Kalau ditarik jauh ke belakang, akar Giant Sea Wall sebenarnya lahir dari kecemasan kolonial Belanda terhadap air.
Saat VOC membangun Batavia pada abad ke-17, mereka membawa teknologi kanal, tanggul, dan polder ala Amsterdam. Kota dibuat penuh kanal karena Belanda percaya semua masalah air bisa diselesaikan dengan rekayasa teknik.
Masalahnya, Jakarta bukan Amsterdam.
Tanah Batavia berupa rawa lunak yang mudah turun. Sungai-sungainya membawa sedimentasi tinggi. Air laut gampang masuk. Belum lagi curah hujan tropis yang jauh lebih brutal dibanding Eropa.
Dalam berbagai arsip tata kota kolonial yang dikutip sejumlah peneliti hidrologi dan sejarah perkotaan, pemerintah kolonial mulai membahas perlindungan pesisir sejak awal abad ke-20.
Media internasional Wired dalam laporan “The Impossible Fight to Save Jakarta, the Sinking Megacity” menyebut Jakarta sebagai salah satu kota dengan tingkat penurunan tanah tercepat di dunia. Laporan itu menjelaskan sebagian wilayah Jakarta Utara turun hingga beberapa meter dalam beberapa dekade terakhir akibat eksploitasi air tanah dan tekanan urbanisasi.
Bahkan konsep Giant Sea Wall modern banyak mengadopsi model pengendalian air Belanda seperti Delta Works.
Era Orde Baru: Ancaman Mulai Dianggap Serius
Masuk ke era Orde Baru, urbanisasi Jakarta melonjak drastis. Industri tumbuh di pesisir utara, apartemen dan gedung berdiri di mana-mana, sementara penggunaan air tanah makin tidak terkendali.
Tanah Jakarta mulai turun pelan-pelan.
Kajian dari Kementerian PUPR, Bappenas, dan Pemprov DKI Jakarta menyebut sebagian wilayah Jakarta Utara mengalami penurunan muka tanah hingga lebih dari 10 sentimeter per tahun.
Namun saat itu, ide tanggul laut raksasa masih sebatas konsep besar di meja perencana negara.
Baru pada 12 Juni 2025, Presiden Prabowo mengungkap bahwa proyek Giant Sea Wall sebenarnya sudah dibahas sejak 1995 pada era Presiden Soeharto.
Dalam pidato di International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta Convention Center, Prabowo mengatakan:
“Sudah 30 tahun dibahas.”
Pernyataan itu dikutip Kompas.com dalam artikel “Tekad Prabowo Tuntaskan Giant Sea Wall yang Digagas Sejak Era Soeharto”.
Menurut Kompas, proyek tanggul laut Pantura memang pernah masuk dalam pembahasan perencanaan jangka panjang negara sejak pertengahan 1990-an. Namun krisis ekonomi 1998 membuat banyak proyek besar tertunda.
Era Fauzi Bowo atau sering disapa Foke : Giant Sea Wall Resmi Punya Bentuk
Wacana itu hidup kembali di era Fauzi Bowo sekitar 2010.
Di sinilah Giant Sea Wall mulai berubah dari sekadar ide menjadi desain nyata melalui proyek NCICD atau National Capital Integrated Coastal Development.
Kompas.com menulis bahwa konsep tanggul laut raksasa dan reklamasi mulai dirumuskan serius pada era Foke dengan dukungan konsultan Belanda.
Konsep NCICD bukan cuma soal tanggul:
- reklamasi 17 pulau,
- waduk air baku,
- kawasan bisnis baru,
- sistem polder,
- hingga kota baru di atas laut.
Desainnya bahkan sempat terkenal karena bentuknya menyerupai burung Garuda raksasa.
Media The Jakarta Post dalam sejumlah laporan menyebut proyek ini sebagai “versi tropis Delta Works Belanda”.
Namun sejak awal, kritik juga muncul.
Aktivis lingkungan dan nelayan pesisir khawatir reklamasi akan:
- merusak ekosistem laut,
- mengganggu arus air,
- dan menghilangkan wilayah tangkap ikan.
ANTARA News pernah memuat penolakan kelompok nelayan terhadap Giant Sea Wall karena dianggap mengancam kehidupan masyarakat pesisir.
Salah satu contoh paling jelas datang dari ANTARA News (15 Februari 2013).
Dalam berita itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) secara terbuka menolak proyek Giant Sea Wall.
Koordinator KIARA, Selamet Daroyni, menyatakan di Jakarta:
“Upaya reklamasi hanyalah modus melindungi properti perumahan, pergudangan swasta, dan kawasan elit.”
ANTARA juga menulis bahwa proyek ini:
“berpotensi menghilangkan akses nelayan melaut.”
Artinya, sejak awal, Giant Sea Wall bukan cuma soal infrastruktur. Ia sudah menyentuh konflik sosial: antara pembangunan dan kehidupan masyarakat pesisir.
Era Joko Widodo atau Jokowi: Groundbreaking dan Momentum Baru
Saat Jokowi menjadi gubernur pada 2012, Giant Sea Wall mulai mendapat momentum politik yang lebih kuat.
Groundbreaking tahap awal dilakukan pada 2014.
Kompas.com menyebut pembangunan awal tanggul laut sepanjang 32 kilometer dimulai sebagai bagian dari proyek Garuda Agung.
Pada periode ini, narasi proyek berubah:
dari proyek Jakarta menjadi proyek strategis menghadapi perubahan iklim.
Media seperti CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan Bisnis Indonesia mulai rutin mengulas ancaman rob dan penurunan tanah Jakarta.
Reuters juga menulis proyek ini lahir dari kebutuhan menghadapi kenaikan muka laut dan penurunan tanah yang makin ekstrem di Jakarta dan Pantura Jawa.
Namun masa jabatan Jokowi di DKI singkat karena ia maju menjadi presiden.
Tongkat estafet proyek kemudian berpindah ke Ahok.
Era Basuki Tjahaja Purnama atau sering disapa Ahok: Reklamasi, Kontroversi, dan Proyek yang “Gaspol”
Kalau ada masa ketika Giant Sea Wall benar-benar melaju agresif, itu terjadi di era Ahok.
Reklamasi dipercepat. Pulau-pulau baru mulai dibangun. Pemerintah DKI melihat reklamasi sebagai sumber pembiayaan tanggul laut.
Logikanya sederhana: pulau reklamasi menjadi penyangga sea wall sekaligus kawasan ekonomi baru.
Namun kontroversi juga membesar.
detikNews pernah mengutip respons Ahok terhadap kritik WALHI:
“Kalau Anda menolak, kasih saya solusi.”
Pernyataan itu muncul dalam polemik Giant Sea Wall dan reklamasi Teluk Jakarta.
Kelompok lingkungan menilai proyek ini lebih menguntungkan pengembang properti dibanding masyarakat pesisir.
Media seperti Bloomberg dan CNN Indonesia juga menyoroti besarnya kepentingan ekonomi di balik reklamasi Teluk Jakarta.
Namun pendukung Ahok percaya reklamasi adalah satu-satunya cara realistis menyelamatkan Jakarta Utara.
Era Anies Baswedan: Giant Sea Wall Diperlambat
Ketika Anies menang Pilkada 2017, arah proyek berubah drastis.
Anies mencabut sejumlah izin reklamasi dan mengkritik konsep Giant Sea Wall berbasis reklamasi.
Suara.com pernah mengutip pernyataan Anies bahwa Giant Sea Wall berpotensi menjadi “kobokan raksasa” karena pencemaran air yang terjebak di Teluk Jakarta.
Anies lebih memilih:
- naturalisasi sungai,
- tanggul pantai,
- pengendalian banjir dari daratan,
- dan pengurangan penggunaan air tanah.
Pendukungnya menilai reklamasi terlalu berpihak pada oligarki properti.
Namun kritik juga muncul.
Media Merdeka.com menulis penghentian reklamasi dianggap sebagian pihak memperlambat solusi jangka panjang terhadap rob Jakarta.
Sementara laut terus naik.
Ketika Laut Naik dan Tanah Terus Turun
Masalah terbesar Jakarta sebenarnya bukan cuma kenaikan muka laut, tetapi tanah yang turun jauh lebih cepat.
Reuters melaporkan permukaan laut Indonesia naik rata-rata 4,25 milimeter per tahun sejak 1992 hingga 2024 akibat perubahan iklim.
Namun penurunan tanah Jakarta jauh lebih ekstrem karena penggunaan air tanah berlebihan.
Kajian Dinas SDA DKI Jakarta dan berbagai studi ITB menunjukkan beberapa wilayah Jakarta Utara turun lebih dari 10 sentimeter per tahun.
Karena itu, Giant Sea Wall perlahan berubah dari proyek Jakarta menjadi proyek penyelamatan Pantura Jawa.
Semarang, Demak, Pekalongan, hingga sebagian Tangerang mulai rutin diterjang rob.
Era Prabowo Subianto: Giant Sea Wall Naik Kelas Jadi Mega Proyek Nasional
Di tangan Prabowo, Giant Sea Wall berubah total skalanya. Kalau dulu fokusnya Jakarta, kini proyek diperluas menjadi tanggul laut raksasa sepanjang Pantura Jawa.
Reuters melaporkan proyek ini diperkirakan membentang sekitar 700 kilometer dari Banten hingga Jawa Timur dengan nilai mencapai 80 miliar dollar AS.
Sementara Bloomberg menulis proyek itu diperkirakan memakan waktu hingga 20 tahun dan menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia.
Dalam pidatonya di ICI Jakarta, 12 Juni 2025, Prabowo mengatakan:
“Tidak ada lagi penundaan.”
Pernyataan itu dikutip Kompas.com dan menjadi sinyal kuat bahwa proyek ini masuk prioritas utama pemerintah.
Kompas.com juga melaporkan Prabowo akan membentuk badan otorita khusus agar proyek tidak terhambat birokrasi.
Bahkan menurut Kompas.com, Prabowo menugaskan AHY membangun Giant Sea Wall dari Banten sampai Gresik dan menyatakan dana sudah disiapkan.
Media ekonomi seperti Kontan, Bisnis Indonesia, dan CNBC Indonesia kemudian ramai membahas skema pembiayaan proyek jumbo ini.
Kompas Properti menyebut kebutuhan anggaran proyek mencapai sekitar Rp1.300 triliun dan pemerintah mulai membuka peluang investasi swasta dan asing.
Antara Solusi Iklim dan Mega Proyek Politik
Di titik ini, Giant Sea Wall bukan lagi sekadar proyek pengendalian banjir. Ia sudah menjadi simbol politik pembangunan nasional.
Di era Foke, ia simbol modernisasi Jakarta.
Di era Jokowi dan Ahok, ia identik dengan percepatan infrastruktur dan reklamasi.
Di era Anies, ia menjadi simbol kritik terhadap pembangunan yang dianggap terlalu pro-pengembang.
Di era Prabowo, ia diangkat menjadi simbol ketahanan iklim nasional.
Namun pertanyaan publik tetap sama:
apakah Giant Sea Wall benar-benar solusi? Ataukah hanya “tembok mahal” yang menunda masalah?
Karena banyak pakar mengingatkan: selama eksploitasi air tanah tidak dikendalikan, Jakarta tetap akan turun—dengan atau tanpa Giant Sea Wall.
Yang jelas, dari Batavia hingga era Prabowo, Indonesia terus mencoba berdamai dengan laut. Dan laut selalu punya cara mengingatkan bahwa ia belum selesai.
SUMBER MEDIA, DATA, DAN RISET
Media: Kompas.com, Reuters, The Jakarta Post, Kompaspedia, ANTARA News, detikNews, Suara.com, Merdeka.com,Wikipedia – Giant Sea Wall Jakarta, Vivanews.com, Tempo, Gatra, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Bloomberg, Kontan
Data Pemerintah dan Lembaga
Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas SDA DKI Jakarta, Studi ITB terkait penurunan tanah Jakarta, Dokumen NCICD Pemerintah Indonesia-Belanda
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
