Jakarta, Aktual.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang investasi swasta dalam pembangunan tambak udang terintegrasi senilai Rp 7,2 triliun di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek ini dirancang di atas lahan berpotensi hingga 2.150 hektare dengan sistem terintegrasi skala besar.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, menyatakan keterlibatan sektor swasta menjadi kunci dalam mendukung rantai usaha tambak dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pemerintah tidak dapat mengembangkan kawasan ini secara optimal tanpa dukungan investor.

“Kami mengajak sektor swasta untuk bisa mengisi sektor hulu maupun hilir. Contoh di hulu ada kebutuhan bibit udang dan pakan, sementara di hilir ada pengolahan hingga cold storage,” ujar Haeru dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan pemerintah pusat melalui KKP bertanggung jawab pada pembangunan infrastruktur utama, mulai dari sistem intake hingga instalasi pengolahan limbah. Pemerintah daerah akan memastikan kesiapan lahan serta pelibatan tenaga kerja lokal.

Proyek ini juga disiapkan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di berbagai tahapan kegiatan, mulai dari konstruksi, operasional tambak, hingga aktivitas pendukung kawasan industri perikanan.

Dari sisi pendanaan, proyek ini didukung investasi senilai Rp 7,2 triliun, sebagian berasal dari pinjaman luar negeri, dilengkapi dengan anggaran pendamping pemerintah.

“Pendanaannya cukup besar, mencapai Rp 7,2 triliun, termasuk kebutuhan manajemen konstruksi dan pembangunan fisik utama sekitar Rp 7,1 triliun,” kata Haeru.

KKP juga menyiapkan kemudahan investasi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mencakup kesiapan pelabuhan, kelancaran distribusi logistik, dan pasokan energi melalui kerja sama dengan BUMN.

Kawasan tambak ini ditargetkan mampu memproduksi hingga 52.000 ton udang per tahun dengan standar budidaya terbaik. Produksi akan memenuhi pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan China, sekaligus kebutuhan domestik.

Pemerintah menargetkan sebagian kawasan mulai beroperasi dalam waktu dekat, dengan pembangunan rampung dalam dua tahun. Proyek ini diharapkan menjadi model budidaya udang terintegrasi yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi