Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti melimpahnya stok beras milik Perum Bulog yang disebut telah mencapai 5,3 juta ton. Ia mengingatkan, penumpukan tanpa manajemen yang baik berpotensi menimbulkan kerusakan komoditas, kerugian negara, hingga dugaan manipulasi data di tingkat cabang.
Menurut Firman, beras merupakan komoditas yang memiliki batas waktu simpan. Jika disimpan terlalu lama—terutama lebih dari enam hingga sembilan bulan—kualitasnya akan menurun, apalagi jika tidak didukung pengendalian suhu dan kelembaban yang optimal.
“Risiko itu nyata kalau beras ditimbun terlalu lama tanpa manajemen stok yang baik,” ujar Firman dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2026).
Ia menjelaskan, kelembaban tinggi dapat memicu munculnya kutu dan jamur, sehingga beras tidak lagi layak konsumsi. Selain itu, penyimpanan jangka panjang juga menyebabkan penyusutan bobot akibat penguapan dan pecah butir.
Firman menambahkan, biaya penyimpanan seperti fumigasi, listrik gudang, dan tenaga kerja juga akan membebani keuangan Bulog. Ia merujuk standar FAO yang menyebut stok buffer pangan idealnya diputar setiap enam hingga sembilan bulan.
Selain risiko kualitas, penahanan stok dalam jumlah besar dinilai dapat memengaruhi harga di pasar. Menurut Firman, ketika beras tidak segera dilepas, pelaku pasar dapat membaca kondisi tersebut sebagai keterbatasan pasokan.
“Kalau stok ditahan terlalu lama, pasar menganggap suplai terbatas. Akibatnya harga bisa naik,” katanya.
Ia juga mengingatkan, meningkatnya kebutuhan beras untuk program pemerintah dan pasar umum secara bersamaan dapat mempersempit ketersediaan di masyarakat. Jika kualitas beras menurun, konsumen berpotensi beralih ke beras premium dengan harga lebih tinggi.
Lebih jauh, Firman mengungkap adanya indikasi ketidaksesuaian antara data stok fisik dan administrasi di sejumlah cabang Bulog. Ia menduga praktik penerbitan purchase order dilakukan meski barang belum masuk ke gudang.
“Ini namanya manipulasi data yang sangat berbahaya,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta Bulog dan Badan Pangan Nasional segera melakukan audit investigatif menyeluruh melalui satuan pengawasan internal guna memastikan akurasi data stok nasional.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
