Jakarta, aktual.com – Pelibatan TNI dan Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian, terutama setelah adanya penugasan pengelolaan ribuan dapur melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada pelaksanaan teknis di lapangan, tetapi juga menyentuh aspek fungsi kelembagaan hingga konsekuensi politik.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan mengingatkan agar keterlibatan aparat tidak melebar dari tugas pokoknya. “Sebaiknya TNI-Polri tidak perlu masuk terlalu jauh dalam pengelolaan MBG. Pelibatan TNI Polri dalam skala besar, berpotensi melampaui fungsi utama mereka sebagai alat pertahanan keamanan,” kata Yusak, di Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Ia menilai, penguatan kolaborasi dengan sektor usaha, khususnya pelaku UMKM, akan lebih tepat dalam mendukung distribusi program tersebut sekaligus mendorong ekonomi masyarakat. “Kemitraan perlu diperkuat dengan kelompok pelaku usaha terutama sektor UMKM agar ada efek perputaran ekonomi,” ujar Yusak.
Dalam perspektif politik, Yusak melihat MBG sebagai program yang membawa risiko sekaligus peluang bagi Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut keberhasilan program ini akan sangat menentukan persepsi publik terhadap pemerintahan.
“MBG itu menjadi pertaruhan besar Prabowo. Jika gagal atau berantakan, maka legitimasi politik prabowo juga akan melemah. Risiko politik nya cukup besar bagi elektabilitas prabowo jika MBG gagal,” kata Yusak.
Menurutnya, dinamika menuju kontestasi 2029 juga tidak bisa dilepaskan dari kinerja program populis seperti MBG. Ia menyebut program semacam ini selalu memiliki dimensi elektoral.
“Semua program populis pasti ada kaitannya dengan kepentingan elektoral, bukan hanya di era Prabowo, tetapi juga di era pemerintahan sebelumnya. Jika sukses, MBG bisa menjadi senjata politik untuk menaikkan elektabilitas, tetapi jika gagal, MBG justru akan menjadi beban elektoral prabowo,” ujar Yusak.
Yusak juga menilai derasnya kritik terhadap MBG tidak lepas dari persaingan politik. Ia menyebut program tersebut menjadi target yang mudah dalam kontestasi.
“Mengapa ‘serangan’ terhadap MBG sangat massif dari lawan-lawan politik Prabowo, itu karena untuk melumpuhkan basis pertahanan elektoral prabowo. MBG itu program populis yang paling mudah disabotase lawan, makanya seolah-olah banyak sekali masalah,” kata Yusak.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya menjelaskan alasan pelibatan TNI dan Polri dalam pengelolaan SPPG. Ia menyebut keputusan tersebut diambil karena adanya keraguan terhadap tingkat dukungan publik pada tahap awal pelaksanaan program.
“Kalau sekarang mengapa Polri dapat 1.000, mengapa TNI 1.000? Ceritanya begini, kami tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak atau yang terlibat dalam proses pelaksanaannya,” kata Sony.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
