Jakarta, aktual.com – Spanyol kembali mendorong Uni Eropa (UE) untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel menyusul eskalasi konflik di Gaza. Desakan ini menguat setelah kekalahan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, yang selama ini dinilai menjadi penghambat utama langkah kolektif blok tersebut.
Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, menegaskan bahwa Uni Eropa harus menyampaikan sikap tegas kepada Israel. “Kita perlu menyampaikan dengan jelas kepada Israel bahwa mereka harus mengubah arah,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (21/4), saat menghadiri pertemuan para menteri luar negeri UE di Luxembourg. Ia menambahkan bahwa perang tidak boleh menjadi satu-satunya cara dalam menjalin hubungan dengan negara tetangga.
Spanyol bersama Slovenia dan Irlandia kini mendorong penangguhan perjanjian asosiasi UE-Israel, yang mencakup kerja sama perdagangan. Meski demikian, Albares membuka kemungkinan opsi lain. “Kami terbuka untuk langkah apa pun. Namun, kita tidak bisa terus-menerus berdiam diri tanpa melakukan apa pun,” katanya.
Dorongan ini mencerminkan perubahan dinamika kebijakan luar negeri Uni Eropa pasca kekalahan Orban dalam pemilu awal bulan ini. Selama ini, Hungaria di bawah kepemimpinannya konsisten menolak berbagai upaya pemberian sanksi terhadap Israel.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah mengajukan proposal baru dalam pertemuan tersebut. Namun, ia mengakui belum ada konsensus untuk menangguhkan seluruh perjanjian asosiasi. “Kami tidak melihat adanya kesepakatan itu hari ini, tetapi diskusi ini akan terus berlanjut,” ujarnya.
Uni Eropa sendiri mulai mempertimbangkan sanksi terhadap Israel sejak tahun lalu, seiring meningkatnya jumlah korban jiwa di Gaza. Namun, upaya tersebut menghadapi penolakan, tidak hanya dari Hungaria tetapi juga dari negara-negara besar seperti Jerman dan Italia.
Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menegaskan bahwa penangguhan perjanjian bukan langkah yang tepat. “Kami rasa langkah itu tidak tepat,” katanya.
Salah satu opsi yang mendapat dukungan lebih luas adalah pemberian sanksi kepada pemukim ekstremis di Tepi Barat yang terlibat dalam aksi kekerasan, termasuk kemungkinan menyasar sejumlah pejabat pemerintah Israel. Sebelumnya, Hungaria memblokir langkah ini, sementara beberapa negara lain menolak jika pejabat pemerintah turut dikenai sanksi.
Kini, wacana tersebut kembali mengemuka. Selain faktor lengsernya Orban, Jerman yang secara historis menjadi pendukung Israel mulai melontarkan kritik lebih keras terhadap kekerasan pemukim. Negara-negara UE juga menyoroti undang-undang baru terkait hukuman mati di Israel.
Menteri Luar Negeri Irlandia, Helen McEntee, menyatakan keprihatinan atas situasi di Tepi Barat. “Kita sedang menyaksikan eskalasi kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diterima,” ujarnya.
Wadephul turut menegaskan sikap Jerman terkait isu tersebut. Ia mengkritik pemberlakuan kembali hukuman mati serta mendesak pemerintah Israel mengambil langkah lebih tegas dalam menangani kekerasan pemukim.
Meski demikian, perkembangan konkret terkait sanksi diperkirakan baru akan terlihat setelah pemerintahan baru Hungaria resmi dilantik awal bulan depan. Sementara itu, perwakilan Hungaria dalam pertemuan terbaru masih membawa garis kebijakan pemerintahan Orban yang cenderung menolak sanksi terhadap Israel.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Okt
