Bandung, aktual.com – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai merealisasikan langkah konkret revitalisasi pendidikan vokasi guna menyesuaikan kebutuhan dunia industri dan pasar kerja.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan pihaknya telah mengintegrasikan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Balai Latihan Kerja (BLK) dengan dunia industri sebagai penyedia lapangan kerja.
Menurutnya, langkah ini bertujuan agar pendidikan dan pelatihan vokasi mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
“Jangan sampai pendidikan kita justru mengajarkan keterampilan yang sudah tidak relevan lagi. Revitalisasi ini selain menyiapkan yang sesuai kebutuhan juga dapat memunculkan peluang pekerjaan baru,” ujar Pratikno di Bale Pakuan, Rabu (22/4/2026).
Ia menegaskan, pendidikan vokasi harus mampu mencetak tenaga kerja yang tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha baru, baik di sektor teknologi maupun berbasis budaya dan potensi lokal.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menambahkan fenomena pengangguran terdidik di Jawa Barat masih menjadi tantangan serius. Menurutnya, jumlah pengangguran justru lebih banyak berasal dari kelompok berpendidikan tinggi dibandingkan yang berpendidikan rendah.
Padahal, kata dia, Jawa Barat memiliki banyak potensi ekonomi yang belum tergarap optimal, seperti kerajinan anyaman bambu hingga industri makanan tradisional.
“Pengrajin anyaman sudah jarang ditemukan, sementara permintaan masih tinggi. Begitu juga dengan pemetik teh dan kopi yang semakin berkurang, padahal komoditas ini bernilai tinggi,” ujarnya.
Dedi menilai, pasar kerja sebenarnya dapat dibangun melalui inovasi, termasuk dengan pengembangan pendidikan vokasi yang berbasis kearifan lokal.
“Peluang kerja terbuka lebar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, selama vokasi mampu menjawab kebutuhan di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardhana, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah menyusun 438 skema pendidikan vokasi dari 34 bidang pariwisata.
Menurutnya, penyusunan skema tersebut menjadi fondasi strategis untuk memastikan setiap profesi di sektor pariwisata memiliki standar kompetensi yang jelas dan diakui secara nasional.
“Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang akan menjalankan pendidikan vokasi di bidang pariwisata,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah serta perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia dari kabupaten/kota di Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan sumber daya manusia. (Humas Pemprov Jabar)
