Sekretaris Universitas Andalas (UNAND), Sumatera Barat (Sumbar) Aidinil Zetra saat diwawancarai di Padang. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Sekretaris Universitas Andalas (UNAND), Sumatera Barat (Sumbar) Aidinil Zetra saat diwawancarai di Padang. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Kota Padang, aktual.com – Universitas Andalas (UNAND), Sumatera Barat (Sumbar) akan melakukan analisis komprehensif sebelum memutuskan ikut mendirikan dapur makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Pertama, universitas tentu harus melakukan analisis yang komprehensif karena ini di luar core bisnisnya universitas,” kata Sekretaris UNAND Aidinil Zetra di Kota Padang, Kamis (7/4).

Hal tersebut disampaikan Aidinil Zetra menanggapi ajakan Badan Gizi Nasional (BGN) agar seluruh sivitas akademika universitas untuk menjadikan MBG sebagai laboratorium hidup yang menumbuhkan ekosistem riset, kajian, serta pengembangan pendidikan yang berkualitas.

Ia menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi tujuan didirikannya kampus ialah untuk menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, jika terlibat langsung dengan Program MBG, maka terlebih dahulu membutuhkan analisis atau kajian yang komprehensif.

Namun, ia menegaskan kampus tertua di luar Pulau Jawa itu bisa ikut andil dalam menyukseskan Program MBG. Setelah adanya kajian, UNAND akan memutuskan apakah ikut atau tidak membangun dapur MBG seperti yang lebih dulu dilakukan oleh Universitas Hasanuddin, Makassar.

Universitas Hasanuddin Makassar pada Selasa (28/4/2026) secara resmi mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus menjadi pionir di tanah air. Pendirian SPPG disaksikan langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto bersama Kepala BGN Dadan Hindayana.

Menurutnya, analisis tersebut untuk memastikan program Presiden memberikan manfaat dan didistribusikan tepat sasaran khususnya bagi para penerima manfaat. Sebab, di saat bersamaan ia menilai implementasi MBG masih membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan sistem.

“Jadi, kebijakan ini harus disempurnakan agar sumber daya negara yang dialokasikan memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata dia.

Terpisah, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik S. Deyang menyebut Program MBG sebagai ruang pembelajaran nyata bagi dunia kampus. Melalui MBG, BGN membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk memberi masukan agar pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif.

Salah satu bentuk kontribusi yang diharapkan adalah keterlibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN), khususnya dari bidang kesehatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain